investigasiindonesia.com – Jalan Panji Tilar Negara, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, seharusnya menjadi contoh kebersihan dan ketertiban. Kawasan ini dikenal sebagai daerah elit, dengan deretan rumah dinas pejabat, termasuk kediaman Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri. Namun, pemandangan setiap pagi justru seperti adegan dari film distopia: tumpukan sampah berjejer rapi di sepanjang trotoar dan median jalan, seolah menjadi “koleksi wajib” yang muncul tepat sebelum matahari terbit.
Sampah-sampah itu bukan sekadar berserakan, melainkan terbungkus plastik dan karung dengan rapi—seolah ada protokol khusus bagi para pembuangnya. Bau menyengat menguar, mengalahkan segarnya udara pagi. Warga sekitar sudah bosan mengeluh, tapi “ritual” buang sampah diam-diam tetap berlangsung setiap malam.
Muhammad Hambali, salah seorang warga, mengungkapkan bahwa aksi buang sampah liar terjadi seperti jam kerja terselubung. Mulai pukul 21.00 WITA hingga subuh, orang-orang tak dikenal datang dengan motor, melepas “kiriman” mereka, lalu menghilang sebelum petugas kebersihan datang siang harinya. “Ditegur pun tidak mempan. Mereka seperti punya jadwal piket,” ujarnya, frustasi.
Yang ironis, lokasi ini bukan tempat terpencil. Selain hunian pejabat, kawasan ini juga dekat dengan kampus dan pertokoan mewah. Tapi justru di sini, sampah seolah mendapat “tempat istimewa”—dibiarkan berjam-jam sebelum akhirnya diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Politisi: Sampah adalah “Warisan” yang Tak Kunjung Diurus
Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat, menyebut sampah sebagai “penyakit kronis” yang butuh penanganan radikal. “Kita terlalu sering membicarakan teknologi canggih seperti insinerator senilai Rp5 miliar, tapi lupa bahwa solusi bisa dimulai dari hal sederhana: mengelola sampah dari tingkat rumah tangga,” tegasnya.
Ia menyinggung TPST Sandubaya yang sudah kelebihan muatan, serta program maggot yang belum maksimal. “Lihatlah para pemulung—mereka bisa mengubah sampah menjadi emas. Kenapa pemerintah tidak meniru kreativitas mereka?” tanyanya retoris.
Warga Inisiatif vs “Mafia Sampah” Misterius
Hambali dan warga lain berharap ada titik pengumpulan sampah khusus atau jadwal pengangkutan yang lebih cepat. “Trotoar ini bukan tempat pamer sampah. Anjing liar saja mulai berani berkeliaran karena mencium aroma ‘makanan gratis’,” keluhnya.
Namun, solusi jangka panjang butuh lebih dari sekadar truk sampah. Perlu ada penegakan hukum bagi “oknum malam” yang dengan santai menjadikan jalan protokol sebagai TPA ilegal. Sampai saat ini, identitas mereka masih menjadi teka-teki—apakah bagian dari sindikat liar, atau justru warga yang frustasi dengan sistem pengelolaan sampah yang amburadul?
Satu hal yang pasti: selama trotoar mewah ini masih dianggap sebagai “bank sampah eksklusif”, citra Mataram sebagai kota modern akan terus terkubur di bawah tumpukan plastik dan sisa makanan. Dan para pejabat yang lewat setiap pagi? Mereka mungkin sudah terbiasa menutup hidung—atau justru menutup mata.
