investigasiindonesia.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu sedang menyelidiki aliran dana hibah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Dompu periode 2022-2023. Dugaan penyimpangan mengarah pada penggunaan dana sebesar Rp 3 miliar yang dikucurkan Pemkab Dompu tanpa laporan pertanggungjawaban yang jelas.
Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi kunci, termasuk pejabat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta pengurus PKK setempat. Yang mengejutkan, istri mantan Bupati Dompu, Lilis Suryani, juga turut dimintai keterangan dua minggu lalu.
“Kami masih mengumpulkan data dan memperkuat bukti sebelum menentukan langkah hukum lebih lanjut,” ujar Kasi Intelijen Kejari Dompu, Joni Eko Waluyo. Ia menegaskan, pemeriksaan masih dalam tahap penyelidikan awal untuk mengungkap apakah ada unsur pidana dalam aliran dana tersebut.
Kasus ini mencuat setelah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) menerima laporan masyarakat tentang indikasi penyelewengan. Dana hibah Rp 3 miliar itu seharusnya digunakan untuk program pemberdayaan perempuan dan keluarga, namun aktivitas yang dilakukan tidak terdokumentasi dengan transparan.
“Kami sedang mendalami kemana saja dana itu mengalir dan apakah ada kegiatan nyata yang dilakukan,” tambah Joni.
PKK Dompu diketahui menerima anggaran besar selama dua tahun berturut-turut, tetapi tidak ada laporan resmi yang memverifikasi penggunaan dana tersebut. Masyarakat pun mulai mempertanyakan akuntabilitas organisasi yang seharusnya fokus pada peningkatan kualitas hidup keluarga ini.
Jika bukti sudah kuat, Kejari Dompu tidak menutup kemungkinan akan meningkatkan status kasus ini ke tahap penyidikan. Sementara itu, pihak terkait diminta kooperatif untuk membantu penyelidikan.
“Proses hukum harus berjalan, tetapi kami juga ingin memastikan semua pihak mendapat keadilan,” pungkas Joni.
Dengan sorotan publik yang semakin besar, kasus ini menjadi ujian bagi transparansi pengelolaan dana hibah di Dompu. Hasil penyelidikan Kejaksaan dinanti sebagai penentu apakah ada pihak yang harus bertanggung jawab atas hilangnya dana miliarhan rupiah tersebut.
