investigasiindonesia.com – Setelah sempat tertunda akibat prioritas anggaran di lokasi lain, pembangunan Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Mataram kembali diusulkan untuk direalisasikan pada 2026. Proyek ini dinilai mendesak mengingat gedung saat ini sudah tidak memadai dan kurang representatif untuk mendukung kinerja dewan.

Sekretaris DPRD Kota Mataram, Uun Pujianto, mengonfirmasi bahwa pihaknya akan segera mengajukan proposal pembangunan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram. “Saat ini, proses perencanaan teknis sedang ditangani oleh Dinas PUPR. Kami menunggu kepastian anggaran sebelum memulai konstruksi,” jelas Uun, Rabu (11/6).

Desain Modern dan Kapasitas Besar

Gedung Graha Paripurna yang baru akan dibangun di lahan seluas lebih dari 20 are di bagian barat kompleks DPRD Kota Mataram. Berbeda dengan gedung lama yang terbatas kapasitasnya, fasilitas baru ini dirancang lebih luas dan multifungsi. “Kami butuh ruang serba guna yang bisa menampung berbagai kegiatan rapat, sosialisasi, dan acara resmi,” tambah Uun.

Anggaran Rp40 Miliar, Potensi Kenaikan Harga

Sebelumnya, proyek ini telah dianggarkan senilai Rp40 miliar berdasarkan perencanaan beberapa tahun lalu. Namun, dengan adanya kenaikan harga material, Dinas PUPR saat ini sedang melakukan review ulang untuk memastikan kesesuaian biaya. “Kami akan menyesuaikan dengan harga terkini sebelum eksekusi,” ujar Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Kale Widiahning.

Prioritas Pembangunan Bertahap

Meskipun sangat dibutuhkan, realisasi pembangunan masih harus bersaing dengan proyek strategis lain, seperti pembangunan Kantor Wali Kota Mataram di Jalan Lingkar Selatan. “Kami berharap bisa terealisasi di 2026, tapi tetap bergantung pada ketersediaan anggaran,” tandas Uun.

Dengan adanya gedung baru ini, DPRD Kota Mataram optimis bisa meningkatkan pelayanan publik dan efisiensi kerja dewan. Masyarakat pun menantikan wujud nyata dari proyek yang telah lama dinanti ini.