investigasiindonesia.com – Sebuah perubahan besar terjadi di birokrasi Nusa Tenggara Barat (NTB). Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, H. Lalu Gita Ariadi, resmi melepas jabatannya setelah dipindahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai dosen lektor. Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 00022/KEP/AU/12008/2025, yang menandai akhir perjalanannya sebagai Sekda NTB sejak 1 Juni 2025.
Perpindahan Gita ke Kemendagri membawa angin segar bagi karier barunya di dunia akademik. Namun, transisi ini belum sepenuhnya tuntas karena Kemendagri belum mengeluarkan SK pemberhentiannya sebagai Sekda NTB. Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, mengaku masih menunggu keputusan resmi dari pusat sebelum menunjuk pengganti.
“Kita masih menunggu proses dari Kemendagri,” kata Gubernur Iqbal saat dikonfirmasi. Meski begitu, ia memastikan bahwa Gita masih membantu menyelesaikan beberapa pekerjaan penting sebelum benar-benar meninggalkan posisinya.
Di tengah masa transisi ini, DPRD NTB mendesak Gubernur untuk segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Sekda agar roda pemerintahan tetap lancar. Muhammad Aminurlah, anggota DPRD NTB dari Fraksi PAN, menekankan bahwa posisi Sekda terlalu vital untuk dibiarkan kosong.
“Sekda adalah ujung tombak pengelolaan keuangan dan pembangunan. Tanpa kepemimpinan yang jelas, agenda strategis seperti RPJMD, laporan APBD, dan perencanaan anggaran bisa terhambat,” tegas Aminurlah.
Perpindahan Gita ke Kemendagri bukan sekadar rotasi biasa, melainkan babak baru dalam perjalanan kariernya. Dari puncak birokrasi daerah, ia kini siap mengemban peran baru sebagai pendidik di tingkat nasional. Sementara itu, NTB bersiap menyambut pemimpin baru yang akan melanjutkan estafet pembangunan.
Perubahan ini menjadi bukti dinamika birokrasi yang terus bergerak, menciptakan ruang bagi wajah-wajah baru untuk memimpin. Semua mata kini tertuju pada Gubernur Iqbal, menanti keputusan siapa yang akan mengisi kursi strategis tersebut.
