investigasiindonesia.com – Kasus kematian Brigadir Muhammad Nurhadi terus memanas dengan temuan-temuan baru yang semakin memperjelas adanya indikasi pelanggaran serius. Polda NTB kini menetapkan seorang tersangka baru berinisial M, seorang perempuan non-Polri, setelah autopsi ulang mengungkap luka-luka tak wajar pada jenazah.
Proses hukum bergulir cepat. Penyidik telah memenuhi tiga alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP, termasuk hasil laboratorium forensik dari Bali dan kesaksian ahli. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) pun telah diserahkan ke Kejaksaan, menandai babak baru dalam upaya menegakkan keadilan.
Dua perwira sebelumnya, Kompol IMYPU dan Ipda IGHC, telah dipecat tanpa hormat (PTDH) setelah sidang etik membuktikan pelanggaran berat, mulai dari penyalahgunaan narkoba, perselingkuhan, hingga pemberian laporan palsu. Namun, publik dikejutkan dengan munculnya nama Kompol IMYPU dalam daftar mutasi nasional ke Mabes Polri.
Kombes Pol. Syarif Hidayat, Direktur Reskrim Polda NTB, menegaskan bahwa proses penyidikan tetap berjalan meski kedua perwira mengajukan banding. “Ini tentang nyawa yang hilang. Kami tidak akan berhenti,” tegasnya.
Sementara itu, polemik mutasi memicu tanda tanya besar. Bagaimana mungkin seorang perwira yang sudah dipecat karena pelanggaran etik justru masuk dalam daftar peserta Sespimmen? Kombes Pol. Mohammad Kholid, Kabid Humas Polda NTB, menjelaskan bahwa nama tersebut muncul karena kesalahan sistem dan telah dikoreksi. “Status PTDH tetap berlaku. Dia tidak bisa ikut pendidikan,” jelasnya.
Keluarga Nurhadi masih berduka. Sang istri, yang baru melahirkan anak kedua sebulan sebelum kejadian, kini harus membesarkan dua anak kecil sendirian. Temuan luka di bawah mata, jari kaki, hingga memar di leher semakin menguatkan dugaan adanya kekerasan sebelum kematian.
Polda NTB berjanji transparan. Tim gabungan Propam dan Ditnarkoba terus mendalami motif di balik tragedi ini. Masyarakat menunggu, apakah kasus ini akan menjadi titik balik reformasi internal kepolisian, atau justru tenggelam dalam polemik birokrasi.
Satu hal yang pasti: kebenaran harus terungkap, keadilan harus ditegakkan.
