investigasiindonesia.com – Sorotan publik kini tertuju pada kasus viral seorang warga Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, yang diduga melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) setelah menghina Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal. Aparat kepolisian telah bergerak cepat dengan menangkap pemilik akun Abiman Abiman dan berencana membawanya ke Mapolda NTB untuk proses hukum lebih lanjut.
Muhamad Aminurlah, anggota DPRD NTB dari Fraksi PAN, akhirnya angkat bicara menanggapi kasus ini. Meski mengaku tidak mengikuti secara mendalam, politisi yang akrab disapa Maman ini menegaskan bahwa setiap pelanggaran hukum harus dipertanggungjawabkan.
“Selama ada pelanggaran terhadap UU ITE, maka hukum harus ditegakkan,” tegas Maman saat diwawancarai media, Jumat (20/6).
Namun, di tengah ketegangan ini, Maman justru membuka pintu solusi damai. Ia menekankan pentingnya menjaga etika dalam menyampaikan kritik, tetapi juga menyebut bahwa restoratif justice bisa menjadi jalan keluar.
“Ini sepenuhnya ada di tangan Pak Gubernur. Mekanisme restoratif justice tetap terbuka untuk beberapa kasus,” ujarnya.
Maman juga mendorong pemerintah daerah untuk turun tangan, memediasi, dan membangun komunikasi antara pihak-pihak terkait. “Kolaborasi antara kabupaten/kota dan provinsi sangat penting untuk menyelesaikan masalah seperti ini,” tambahnya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Gerindra DPRD NTB, Sudirsah Sujanto, menyatakan kegeramannya atas tindakan pemilik akun Abiman Abiman. Ia menilai penghinaan terhadap figur pemimpin melampaui batas demokrasi dan etika.
“Kami mengutuk keras pernyataan seperti ini. Kritik boleh, tapi harus santun dan tidak menyerang pribadi,” tegas Sudirsah.
Sementara itu, masyarakat Bima terbelah. Sebagian mendukung penegakan hukum, sementara yang lain berharap kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan.
Akankah Gubernur Iqbal memilih jalur restoratif justice?
Ataukah kasus ini akan berujung pada proses hukum yang panjang?
Semua kini bergantung pada kebijaksanaan sang pemimpin.
