investigasiindonesia.com – KEK Mandalika, yang menjadi salah satu proyek strategis nasional, ternyata menyimpan kisah lain di balik megahnya pembangunan. Warga Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, baru saja menyampaikan berbagai persoalan terkait lahan mereka di kawasan tersebut langsung kepada Menteri HAM RI, Natalius Piagi. Pertemuan ini menjadi momen penting bagi warga yang selama ini merasa suaranya belum sepenuhnya didengar.
Dalam dialog terbuka yang digelar di kantor Desa Kuta, perwakilan warga menyampaikan tiga masalah utama: indikasi salah bayar, kurang bayar, dan sisa lahan yang belum dibebaskan sama sekali. Padahal, proses pembebasan lahan di KEK Mandalika sudah berjalan sejak lama. “Kami sangat mendukung pembangunan, tapi kami ingin keadilan. Ada lahan kami yang belum dibayar, ada yang harganya tidak sesuai, bahkan ada yang belum disentuh sama sekali,” ujar Supriadi, Kepala Dusun Meneng Desa Kuta.
Dari total luas KEK Mandalika yang mencapai 1.175 hektare, ternyata masih ada sejumlah titik yang belum tuntas pembebasannya. Akibatnya, 33 kepala keluarga (KK) memilih bertahan di dalam kawasan dan menolak pindah hingga ada kepastian hukum. “Kami tidak melawan pembangunan, kami hanya ingin hak kami diakui,” tegas Supriadi.
Menteri HAM Natalius Piagi merespons dengan serius. Ia berjanji segera berkoordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari PT ITDC (pengembang KEK Mandalika), pemerintah daerah, hingga kementerian terkait di pusat. “Kami hadir untuk mendengar langsung, bukan hanya mendengar laporan dari atas. Warga sudah memberikan masukan solutif, dan ini yang akan kami tindaklanjuti,” tegasnya.
Yang menarik, Natalius justru mengapresiasi sikap warga yang tidak hanya mengeluh, tetapi juga memberikan alternatif penyelesaian. “Ini contoh partisipasi masyarakat yang baik. Mereka tahu persoalannya, dan mereka juga punya ide solusi. Tugas kami memfasilitasi,” ujarnya.
Pertemuan ini menjadi angin segar bagi warga yang selama ini merasa terjepit di antara pembangunan besar-besaran dan hak-hak dasar mereka. Dengan pendekatan yang lebih humanis dan transparan, harapan akan penyelesaian yang adil semakin nyata.
Kini, semua mata tertuju pada langkah konkret pemerintah. Apakah janji Menteri HAM akan berbuah solusi, atau justru menjadi another empty promise? Warga Desa Kuta menunggu dengan harap-harap cemas. Satu hal yang pasti: Mandalika tak hanya butuh infrastruktur megah, tapi juga keadilan bagi rakyat kecil.
