investigasiindonesia.com – Suasana mencekam menyelimuti kawasan Giri Menang Square (GMS) pada Senin (23/6) siang, ketika ratusan sopir truk nekat memblokir jalan utama menuju Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) dan Pelabuhan Lembar. Aksi yang berlangsung sejak pukul 13.30 WITA hingga petang itu membuat arus lalu lintas lumpuh total, memicu kemacetan panjang hingga puluhan kilometer.
Para sopir menolak keras kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) yang dinilai membunuh mata pencaharian mereka. Truk-truk sengaja diparkir melintang di tengah jalan, memutus akses ribuan kendaraan, termasuk ambulans, angkutan logistik, hingga kendaraan wisatawan. Beberapa pengendara terpaksa memutar hingga dua jam lebih untuk mencari jalan alternatif yang padat.
Sweeping Paksa dan Ancaman dari Warga
Aksi ini sempat memanas ketika sekelompok sopir melakukan sweeping terhadap rekan-rekan yang enggan bergabung. Mereka memaksa truk lain berhenti dan ikut memblokir jalan. Ketegangan juga pecah dengan warga Desa Beleka yang geram karena aktivitas harian mereka lumpuh.
“Kalau sampai maghrib tidak bubar, jangan salahkan warga jika kami yang bertindak!” teriak seorang perwakilan warga, disambut sorak massa yang sudah kehilangan kesabaran. Suasana hampir berujung ricuh sebelum polisi turun tangan.
Kapolres Turun Langsung, Aksi Akhirnya Dibubarkan
Kapolres Lombok Barat, AKBP Yasmara Harahap, akhirnya turun ke lokasi untuk bernegosiasi. Dengan suara lantang, ia mengingatkan para sopir agar tidak merugikan kepentingan umum.
“Banyak pasien rumah sakit dan penumpang bandara yang terjebak. Jalan ini milik publik, bukan tempat untuk unjuk kekuatan!” tegasnya.
Setelah tiga jam berdialog, koordinator aksi, H. Zulkifli, akhirnya memerintahkan massa membubarkan diri. “Besok kita lanjutkan di DPRD NTB. Hari ini kita mundur demi menghindari konflik!” serunya lewat pengeras suara.
Akar Masalah: Aturan ODOL yang Dinilai Tidak Adil
Menurut Wakil Ketua Paguyuban Driver Lombok Bersatu (PDLB), Sopian Hadi, aturan ODOL membuat ongkos angkut tidak lagi menutup biaya operasional. “Kami harus bayar BBM, tol, dan kebutuhan di jalan. Kalau muatan dipotong, bagaimana kami bisa makan?” protesnya.
Aksi ini juga diikuti sopir dari Bima, Sumbawa, hingga Jawa. Mereka kecewa karena DPRD NTB dianggap abai setelah sebelumnya menggelar audiensi tanpa hasil konkret. “Mereka bilang tunggu keputusan Polda, tapi Kapolda malah tidak datang!” tambah Sopian.
Jalan Kembali Dibuka, Namun Trauma Masih Membekas
Menjelang maghrib, polisi mulai membersihkan jalan dengan mendorong truk-truk yang mogok. Meski lalu lintas berangsur normal, kemarahan warga dan sopir masih menyisakan pertanyaan: akankah pemerintah segera mencari solusi, atau aksi seperti ini akan terulang dengan skala lebih besar?
