investigasiindonesia.com – Puluhan pengemudi truk yang tergabung dalam Komunitas Sopir Truk Bersatu (KSTB) memenuhi gedung DPRD NTB dalam aksi unjuk rasa yang penuh semangat namun tertib. Mereka mendesak penghentian operasional penindakan Over Dimension Over Load (ODOL) yang dianggap belum saatnya diberlakukan.
Dengan spanduk bertuliskan “Stop Penindakan ODOL Sebelum Sosialisasi Tuntas!”, para sopir truk ini menyampaikan kegelisahan mereka langsung ke Komisi IV DPRD NTB dalam rapat dengar pendapat yang digelar kemarin (24/6). Mereka menegaskan bahwa aturan tersebut belum final karena masih dalam tahap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU), namun operasi penertiban oleh aparat sudah berjalan dan berdampak besar pada penghasilan mereka.
“Kami bukan menolak aturan, tapi meminta keadilan. Bagaimana mungkin kami dihukum sebelum sosialisasi jelas? Muatan kami dipaksa dikurangi, pendapatan turun drastis,” ujar salah satu perwakilan sopir dengan suara lantang.
Anggota Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim, menyambut baik aspirasi tersebut. Ia mengakui bahwa tuntutan utama para sopir adalah penghentian sementara operasi ODOL hingga proses sosialisasi tuntas. “Kami sepakat bahwa penindakan harus didasari pemahaman yang merata. Sosialisasi harus jadi prioritas sebelum eksekusi,” tegas Hamdan.
Langkah cepat pun diambil. DPRD NTB segera berkoordinasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dan Ditlantas Polda NTB untuk memastikan masa sosialisasi dijalankan tanpa intimidasi. “Hasil rapat ini menjadi bukti bahwa sopir truk berhak bekerja tanpa tekanan selama proses regulasi belum final,” tambah Hamdan, menegaskan komitmen dewan untuk melindungi hak warga.
Aksi ini berakhir damai dengan janji tindak lanjut dari DPRD. Para sopir truk pun meninggalkan gedung dewan dengan harapan baru, menunggu kepastian kebijakan yang lebih adil.
