investigasiindonesia.com – Langkah besar diambil oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB dengan menetapkan tiga Rumah Potong Hewan (RPH) sebagai tempat penyembelihan halal. Penetapan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dan ulama dalam menjamin kualitas daging yang dikonsumsi masyarakat, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk lokal.
Plt. Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, H. Irwan Harimansyah, menyatakan bahwa tiga RPH tersebut—RPH Negeri Mataram, RPH Negeri Gubug Mamben, dan RPU Pagesangan—telah memenuhi standar sertifikasi halal. “Ini adalah pencapaian penting yang harus kita pertahankan dan tingkatkan demi pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tegas Irwan saat diwawancarai Radar Lombok, Selasa (24/6).
Tak hanya fokus pada sertifikasi halal, Dinas Pertanian juga memperketat pengawasan pemotongan hewan kurban. Tujuannya jelas: memastikan daging yang diterima masyarakat memenuhi kriteria ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal). Untuk memudahkan pengawasan, enam koordinator ditunjuk untuk memantau setiap kecamatan di Mataram. Mereka bertanggung jawab memeriksa kesehatan hewan sebelum dan sesudah disembelih.
“Setiap koordinator akan memastikan tidak ada celah bagi daging tidak layak untuk beredar. Kami juga akan memberikan stiker label kesehatan sebagai tanda jaminan keamanan,” tambah Irwan.
Salah satu prioritas utama adalah mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) serta antraks. Kabar baiknya, Mataram hingga saat ini masih dinyatakan bebas dari kedua penyakit tersebut. “Setiap hewan yang masuk RPH melalui pemeriksaan ketat. Kami tidak main-main dalam hal ini,” tegasnya.
Irwan juga mendorong masyarakat dan para jagal untuk memanfaatkan RPH bersertifikat halal. Pasokan daging sapi di Mataram kini bahkan sudah didominasi oleh peternak lokal Lombok, dengan rata-rata pemotongan 15-20 ekor per hari.
Dengan langkah ini, Mataram tidak hanya menjamin kualitas daging halal, tetapi juga mendorong kemandirian pangan lokal. Sebuah terobosan yang patut diapresiasi!
