investigasiindonesia.com – Pemkot Mataram kembali menunjukkan keseriusannya dalam menangani persoalan sosial dengan menyelesaikan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi warga RT 08 Lingkungan Pondok Perasi, Kelurahan Bintrao, Kecamatan Ampenan. Proyek yang rampung 95% ini menjadi bukti nyata respons cepat pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat terdampak relokasi.
Asisten I Setda Kota Mataram, H. Lalu Martawang, menegaskan bahwa pembangunan Huntara beserta fasilitas pendukungnya telah memenuhi standar kelayakan. “Ini bentuk nyata kepedulian kami. Warga tidak lagi tinggal di tenda darurat, melainkan di tempat yang lebih manusiawi,” tegas Martawang saat dikonfirmasi Radar Lombok, Selasa (24/6).
Fasilitas Lengkap, Kenyamanan Terjamin
Tak sekadar menyediakan tempat tinggal, Pemkot Mataram juga memastikan ketersediaan fasilitas dasar seperti MCK, air bersih, dan ruang tidur yang layak. Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widiahning, menyebutkan, enam bilik MCK telah disiapkan untuk 15 kepala keluarga (KK), dilengkapi sumur bor dan tandon air. “Dengan anggaran Rp100 juta, kami pastikan warga bisa hidup lebih nyaman sementara waktu,” ujar Lale.
Proyek kolaborasi antar-OPD ini melibatkan Dinas Perkim (penyediaan Huntara), BPBD (tenda darurat), dan Dinas Sosial (dapur umum). “Ini kerja gotong royong untuk rakyat,” tambah Lale.
Dukungan Legislatif: Langkah Pemkot Sudah Tepat!
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Ahmad Azhari Gufron, menyatakan dukungan penuh atas langkah Pemkot. Ia menegaskan, relokasi ini dilakukan karena status lahan yang diklaim Ratna Sari Dewi telah memiliki kekuatan hukum. “Pemkot tidak tinggal diam. Rusunawa dan Huntara adalah solusi konkret,” tegas Gufron.
Meski sempat terjadi penolakan dari warga yang menginginkan kepemilikan tanah, Pemkot tetap konsisten memenuhi janji pembangunan tiga twin block rusunawa. “Satu twin block dengan kapasitas 40 KK sudah berdiri. Kita terus dorong penyelesaian sisanya,” paparnya.
Masyarakat Mulai Beradaptasi
Laporan di lapangan menunjukkan warga mulai berkoordinasi dengan Pemkot terkait Huntara. “Kami apresiasi respons cepat pemerintah. Fasilitasnya cukup memadai,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Dengan penyelesaian Huntara ini, Pemkot Mataram membuktikan bahwa isu relokasi tidak selalu berujung konflik, tetapi bisa diatasi dengan solusi berkeadilan. “Inilah pemerintahan yang bekerja untuk rakyat!”
