investigasiindonesia.com – Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ), membawa angin segar dalam tata kelola pemerintahan dengan menerapkan pendekatan baru berbasis gaya korporasi. Langkah ini diyakini akan mengubah wajah birokrasi menjadi lebih efisien, terukur, dan berorientasi pada hasil.
“Pola kerja yang ingin saya terapkan itu seperti korporasi. Saya ingin prinsip-prinsip manajemen perusahaan berlaku dalam birokrasi. Tentu, proses adaptasinya butuh waktu,” tegas LAZ dalam keterangannya.
Kebijakan ini muncul setelah LAZ kembali dari cuti kerja untuk menunaikan ibadah haji. Selama ketidakhadirannya, terlihat adanya perubahan dinamika di lingkungan Pemkab Lombok Barat, di mana sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terlihat lebih hati-hati dalam memberikan pernyataan kepada media. Menurut LAZ, fenomena ini merupakan bagian dari transisi menuju budaya kerja yang lebih profesional.
Sebagai langkah konkret, seluruh pejabat eselon II yang baru dilantik telah menandatangani kontrak kinerja berisi target-target spesifik yang akan dievaluasi secara berkala. “Kalau dibaca, kontrak kerja itu semuanya berisi angka-angka. Itu juga yang membuat kepala OPD pusing—bagaimana mencapainya,” ujar LAZ sambil tersenyum.
Pendekatan birokrasi ala korporasi ini diharapkan tidak hanya mempercepat pencapaian target pembangunan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. “Dengan sistem kerja seperti ini, kita ingin semua OPD punya semangat profesional layaknya dunia usaha. Hasil kerja jelas, target tercapai, dan pelayanan publik membaik,” tandasnya.
Inisiatif LAZ ini mendapat sorotan positif dari berbagai kalangan, terutama karena menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Jika berhasil, Lombok Barat bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan birokrasi yang dinamis dan berorientasi pada hasil.
