investigasiindonesia.com – Awal tahun 2025 menjadi periode menantang bagi industri otomotif di Nusa Tenggara Barat (NTB). Data terbaru dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB mengungkapkan perlambatan tajam dalam penjualan kendaraan bermotor, dengan penurunan paling terasa pada segmen roda empat. Sementara sepeda motor masih mendominasi pasar, pertumbuhannya tak lagi secepat tahun-tahun sebelumnya.
Plt. Kepala Bappenda NTB, H. Fathurahman, mengakui tren ini berpotensi mengganggu target penerimaan pajak daerah, khususnya dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). “Kami melihat perlambatan yang cukup signifikan, terutama di kuartal pertama. Ini tentu membutuhkan langkah cepat,” ujarnya.
Selama Januari-Mei 2025, penjualan sepeda motor masih menduduki porsi terbesar (35,79%), namun angka ini jauh dari proyeksi awal. Sementara itu, mobil baru justru mengalami tekanan berat, diduga akibat daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya.
Namun, Fathurahman tetap optimis. Menurutnya, momentum seperti musim panen dan tradisi belanja akhir tahun bisa menjadi penyelamat. “Biasanya, lonjakan terjadi di triwulan IV. Masyarakat sering menunda pembelian hingga akhir tahun,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi dampak jangka panjang, Bappenda NTB menyiapkan strategi gempur. Salah satunya adalah penertiban massal kendaraan yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (TMDU) dengan pendekatan digital. “Kami akan buat sistem lebih fleksibel, termasuk pembayaran via transfer untuk memudahkan masyarakat,” tegas Fathurahman.
Tak hanya itu, insentif pajak progresif juga sedang dirancang. Kabarnya, NTB akan menawarkan keringanan lebih besar dibanding provinsi lain, meski detailnya masih dikaji. “Kami ingin ciptakan stimulus yang benar-benar berdampak,” tambahnya.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap geliat pasar otomotif NTB bisa kembali menggeliat sebelum akhir 2025. Jika berhasil, bukan tidak mungkin target pajak daerah tetap tercapai meski di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks.
