investigasiindonesia.com – Di balik hamparan bukit dan lembah Sekotong, Lombok Barat, tersimpan kekayaan alam yang menggiurkan: emas. Namun, di balik kilau logam mulia itu, terselip kisah pilu warga yang bertahan hidup dengan mengais rezeki dari tambang rakyat—tanpa izin, tanpa teknologi modern, dan tanpa jaminan keselamatan.
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) RI akhirnya turun tangan. Mereka mengunjungi lokasi tambang rakyat di Dusun Mekaki, Desa Pelangan, untuk mendengar langsung keluhan para penambang. Wakil Bupati Lobar, Hj. Nurul Adha, hadir mendampingi Wakil Kepala BP Taskin RI, Nanik Sudaryati, menyatakan komitmennya mencari solusi agar aktivitas tambang tidak lagi ilegal dan merusak lingkungan.
“Kami ingin memastikan bahwa tambang rakyat bisa berjalan sesuai aturan, tanpa merusak alam,” tegas Ummi Nurul Adha (UNA).
Sekotong, daerah dengan kantong kemiskinan tertinggi di Lobar, menjadi sorotan. Angka kemiskinan di Lombok Barat mencapai 12,6%, dengan kemiskinan ekstrem 1,57%. Ironisnya, di tanah yang kaya emas ini, masyarakat justru hidup dalam keterbatasan.
Nanik Sudaryati mengungkap keprihatinannya: tambang rakyat masih diolah secara tradisional dengan merkuri, bahan berbahaya yang mengancam kesehatan dan lingkungan. “Ini ironis. Kekayaan alam kita dibawa ke luar negeri secara ilegal, sementara warga sekitar tetap miskin,” ujarnya.
Solusi yang diusulkan adalah melegalkan tambang melalui koperasi. Kapolda NTB bahkan mengusulkan pembentukan 60 koperasi, masing-masing beranggotakan 500 orang. Dengan begitu, masyarakat bisa menikmati hasil tambang secara adil, sekaligus menerapkan teknologi ramah lingkungan.
Namun, tidak semua pihak setuju. Ketua WALHI NTB, Amri Nuryadin, mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru memberi izin. “Sekotong sudah rusak akibat tambang liar. Perlu kajian ekologi mendalam sebelum memutuskan,” tegasnya.
Ia mencontohkan kerusakan akibat tambang pasir besi di NTB yang belum pulih hingga kini. “Jangan hanya kejar untung, tapi lupakan kerugian jangka panjang,” pesannya.
Pilihan lain yang ditawarkan adalah pengelolaan hutan berbasis masyarakat (HKM), yang lebih berkelanjutan. Namun, bagi warga Sekotong, emas tetap menjadi harapan terbesar.
Kini, bola ada di tangan pemerintah. Bisakah mereka menemukan formula tepat: mengentaskan kemiskinan tanpa mengorbankan alam? Jawabannya akan menentukan masa depan Sekotong—dan warganya yang terus berjuang di antara tanah emas dan jerat kemiskinan.
