investigasiindonesia.com – Sorotan tajam kini mengarah ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB setelah beredar kabar mengejutkan terkait dugaan penerimaan fee ilegal dalam proyek perbaikan fasilitas olahraga. Proyek ini merupakan bagian dari persiapan menyambut Festival Olahraga Nasional (FORNAS) 2025, dengan anggaran mencapai belasan miliar rupiah.
Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Mataram telah membuka penyelidikan resmi setelah menerima laporan adanya indikasi praktik tidak wajar dalam penyaluran dana proyek. Kasat Reskrim, AKP Regi Halili, mengonfirmasi bahwa timnya sedang melakukan pendalaman awal. “Iya, sudah kami terima laporannya dan sedang ditindaklanjuti,” tegas Regi, Rabu (2/7).
Meski demikian, pihak kepolisian masih menutup rapat identitas pihak-pihak yang telah diperiksa. “Proses masih berjalan, kami belum bisa memberikan rincian lebih jauh,” tambahnya.
seperti yang di lansir dari Radar Lombok, proyek perbaikan sarana olahraga ini sempat masuk dalam APBD murni 2025. Namun, sebelum dana tersebut turun, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan penghematan anggaran yang berimbas pada penghapusan sejumlah pos belanja, termasuk proyek Dispora NTB.
Di tengah situasi ini, muncul laporan bahwa beberapa oknum diduga menerima fee dari kontraktor terkait proyek tersebut. Kabar ini langsung memicu reaksi keras dari mantan Kepala Dispora NTB, Tri Budiprayitno, yang kini menjabat sebagai Kepala BKD NTB.
Tri Budiprayitno, yang akrab disapa Yiyit, dengan lantang membantah segala tuduhan keterlibatannya dalam kasus fee ini. Ia menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan selama kepemimpinannya berjalan transparan sesuai SOP.
Ia juga mengungkap bahwa dirinya pernah dilaporkan ke kejaksaan dengan tuduhan menerima fee Rp500 juta, namun ia menampiknya. “Saya sudah tidak menjabat sejak April, dan dana yang disebut-sebut pun belum cair sama sekali,” jelasnya.
Kasus ini semakin memanas di tengah tuntutan publik agar pemerintah memberikan kejelasan. Masyarakat NTB, terutama kalangan olahragawan, berharap kasus ini tidak mengganggu persiapan FORNAS 2025 yang seharusnya menjadi momentum kebanggaan daerah.
Polda NTB menjamin penyelidikan akan dilakukan secara profesional untuk mengungkap kebenaran. “Kami akan bekerja sesuai prosedur hukum,” tegas AKP Regi.
Sementara itu, Gubernur NTB belum memberikan pernyataan resmi terkait kasus ini. Namun, insiden ini dinilai menjadi ujian bagi komitmen pemerintah daerah dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran publik.
Langkah Hukum vs Reputasi Daerah
Jika dugaan ini terbukti, kasus ini berpotensi menjadi salah satu skandal korupsi terbesar di NTB dalam beberapa tahun terakhir. Namun, jika tidak ditemukan bukti kuat, isu ini bisa jadi hanya bumerang bagi pihak-pihak yang ingin menjatuhkan nama baik pejabat terkait.
