investigasiindonesia.com – Laju penerimaan pajak restoran di Kota Mataram terus menunjukkan grafik yang mengesankan. Hingga pertengahan tahun 2025, realisasi pajak sektor kuliner ini telah mencapai Rp22,4 miliar, atau melampaui separuh target tahunan sebesar Rp40 miliar. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan bukti nyata geliat ekonomi masyarakat yang semakin bergairah.

Ahmad Amrin, Kepala Bidang Pelayanan, Penagihan, dan Penyuluhan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, mengungkapkan optimisme tinggi. “Kami melihat tren yang sangat positif. Pencapaian di atas 55% di triwulan pertama menunjukkan komitmen pelaku usaha yang semakin baik dalam memenuhi kewajiban perpajakan,” tegasnya, Kamis (3/7).

Meski kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat sempat menimbulkan kekhawatiran, sektor restoran justru tetap tangguh. Berbeda dengan pajak hotel yang terdampak larangan kegiatan resmi di penginapan, restoran justru makin laris. “Masyarakat tetap butuh makan di luar, baik untuk dine-in maupun take away. Ini yang menjaga penerimaan tetap stabil,” jelas Amrin.

Fenomena ini juga mencerminkan perubahan gaya hidup warga Mataram. Dengan banyaknya pilihan kuliner kekinian dan layanan pesan-antar, restoran tak lagi sekadar tempat makan, tapi juga bagian dari aktivitas sosial. “Kami melihat ada peningkatan transaksi, baik dari kalangan muda, keluarga, hingga pekerja. Ini pertanda daya beli masih kuat,” tambahnya.

Dengan realisasi yang melampaui ekspektasi, Pemkot Mataram bahkan mempertimbangkan merevisi target penerimaan pajak restoran dalam APBD Perubahan 2025. “Jika tren ini konsisten, bukan tidak mungkin kami ajukan kenaikan target. Tentu semua akan diputuskan berdasarkan evaluasi mendalam,” ujar Amrin.

Analisis sementara menunjukkan, faktor liburan dan event lokal turut menyumbang peningkatan transaksi. Namun, Amrin menekankan bahwa kunci utama tetap pada kesadaran wajib pajak. “Kami apresiasi pelaku usaha yang taat. Ini kolaborasi bagus antara pemerintah dan masyarakat,” pungkasnya.

Apa Artinya bagi Mataram?

Pencapaian ini bukan sekadar tentang angka, melainkan juga tentang kepercayaan diri ekonomi daerah. Dengan kontribusi signifikan dari sektor kuliner, Mataram membuktikan bahwa kota ini tetap bergerak dinamis meski ada tantangan nasional.

Masyarakat pun menyambut baik kabar ini. “Saya sebagai pemilik restoran merasakan sendiri, omset kami naik sekitar 20% dibanding tahun lalu. Pajak jelas ikut terdongkrak,” tutur Lina, pengusaha café di kawasan Selaparang.

Jika momentum ini dijaga, bukan tidak mungkin Mataram akan menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal pengelolaan pajak daerah yang efektif—tanpa drama, tapi penuh hasil nyata.