investigasiindonesia.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil langkah tegas untuk mengamankan aset strategis daerah. Lahan seluas 7,2 hektare di Gili Tangkong, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, yang semula dikelola pihak swasta, kini resmi dikembalikan ke pangkuan daerah setelah perusahaan mitra kolaps secara mendadak.

Kepala Biro Hukum Setda NTB, Lalu Rudi Gunawan, menegaskan langkah ini dilakukan karena status hukum kerjasama otomatis batal menyusul pembubaran perusahaan pengelola. “Ini aset milik masyarakat NTB. Jika mitra tak lagi beroperasi, kita wajib amankan aset dan siapkan skema baru yang transparan,” tegas Rudi, Kamis (3/7).

Aset Miliaran Terancam Mangkrut, Tender Ulang Jadi Solusi

Kerjasama pemanfaatan Gili Tangkong seharusnya berjalan 30 tahun, namun kandas di tahun kedua. Perusahaan sempat membayar kontribusi dua kali, tetapi gagal memenuhi kewajiban pengembangan. BPKAD NTB kini bersiap melikuidasi aset dan membuka peluang bagi investor baru melalui mekanisme tender. “Prosesnya akan diawasi ketat. Prioritas kami adalah optimalisasi aset untuk kesejahteraan rakyat,” papar Rudi.

Pulau-Pulau NTB Dijual Online? Gubernur Iqbal Buru Pelaku!

Isu panas lainnya muncul terkait dugaan penguasaan pulau-pulau kecil di NTB oleh warga asing. Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, mengaku sedang menyelidiki laporan pulau yang diperjualbelikan secara daring. “Pulau Panjang di Sumbawa salah satu yang kami pantau. Jual beli pulau ilegal dan kami akan tindak tegas,” tegas Iqbal.

Tim gabungan akan memeriksa situs-situs asing yang menawarkan pulau di NTB. Peringatan resmi akan dikirim kepada platform tersebut, mengingat praktik ini bertentangan dengan UU No. 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir. “Kami koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN. Ini bukan hanya masalah NTB, tapi juga ancaman bagi kedaulatan nasional,” tambah Iqbal.

Momen Kebangkitan: NTB Berbenah, Aset Strategis Kembali ke Rakyat

Plh Sekda NTB, H. Lalu Mohammad Faozal, menegaskan langkah ini bagian dari reformasi pengelolaan aset. Audit BPK menyoroti puluhan aset menganggur yang harus segera dioptimalkan. “Gili Tangkong contoh nyata. Kami pastikan aset bernilai ekonomi tinggi tak lagi terbengkalai,” ujar Faozal.

Dengan langkah proaktif ini, Pemprov NTB mengirim sinyal kuat: tak ada toleransi untuk pelanggaran hukum, sekaligus membuka pintu lebar bagi investasi yang berintegritas. Masyarakat pun menanti transformasi Gili Tangkong menjadi destinasi berkelas dunia yang memberi dampak nyata bagi perekonomian lokal.