investigasiindonesia.com – Langkah besar diambil oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mengakselerasi tata kelola sektor jasa konstruksi yang lebih modern, efisien, dan berintegritas. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB menggelar rapat koordinasi strategis bersama seluruh Kepala Bidang Jasa Konstruksi se-Pulau Lombok, menandai babak baru kolaborasi antar-daerah dalam membangun ekosistem konstruksi yang unggul.
Dalam forum yang digelar pada Jumat (4/7) tersebut, seluruh pemangku kepentingan sepakat untuk memperkuat sinergi dan memastikan implementasi regulasi secara konsisten. Khaerus Sobri, Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi Dinas PUPR NTB, menekankan bahwa langkah ini menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola yang terpadu.
“Kami tidak hanya bicara tentang penyeragaman persepsi, tetapi juga aksi nyata. Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Permen PUPR harus benar-benar hidup di lapangan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan,” tegas Khaerus dengan semangat.
Salah satu keputusan paling progresif dari rapat ini adalah pengaktifan kembali Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI), platform digital Kementerian PUPR yang akan menjadi tulang punggung transparansi data konstruksi di NTB. Dengan sistem ini, seluruh kegiatan konstruksi—mulai dari perizinan, pelaksanaan, hingga pengawasan—dapat dipantau secara real-time oleh pemerintah dan masyarakat.
“Ini bukan sekadar sistem, tetapi revolusi cara kerja kita. Masyarakat bisa mengakses informasi dengan mudah, sementara OPD bisa mengambil keputusan berbasis data yang akurat,” jelas Khaerus.
Tak hanya fokus pada teknologi, NTB juga berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor konstruksi. Pemerintah daerah akan memfasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi melalui skema MoU (Memorandum of Understanding) dan Perjanjian Kerja Sama antara kabupaten/kota dengan provinsi.
“Kami ingin memastikan tenaga kerja lokal memiliki kompetensi yang diakui secara nasional. Ini akan membuka lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan daya saing NTB,” tambah Khaerus.
Rapat ini tidak hanya berakhir dengan kesepakatan administratif, tetapi juga menjadi titik awal gerakan kolektif untuk membangun NTB yang lebih kokoh. Dengan pendekatan berbasis digital dan kolaborasi antar-daerah, sektor konstruksi NTB diproyeksikan menjadi contoh tata kelola yang efisien dan akuntabel di tingkat nasional.
“Kami yakin, langkah ini akan membawa dampak positif tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga pelaku usaha dan masyarakat NTB secara keseluruhan,” tutup Khaerus penuh keyakinan.
Dengan semangat gotong royong dan inovasi, NTB siap menorehkan sejarah baru dalam pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.
