Mataram – Langkah drastis diambil Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk menyelamatkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB dari krisis keuangan. Seluruh pegawai bersedia menahan sementara jasa pelayanan (jaspel) hingga akhir tahun demi memulihkan defisit anggaran yang mencapai Rp247,97 miliar.
Plt. Inspektur Inspektorat NTB, Lalu Hamdi, menegaskan kebijakan ini bukan tanpa alasan. Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkap ketimpangan antara pengeluaran dan pendapatan rumah sakit. “Kita sedang normalisasi. Pengeluaran harus seimbang dengan penerimaan,” ujarnya saat diwawancarai Lombok Post, Kamis (4/7).
Hamdi menegaskan penghematan berlaku merata di semua lini, mulai dari belanja operasional hingga tunjangan pegawai. “Ini bukan soal mengurangi hak, tapi membangun tata kelola yang sehat,” tegasnya.
Meski terkesan keras, kebijakan ini justru dimaksudkan untuk memacu efisiensi. RSUD NTB didorong memberikan pelayanan maksimal dengan biaya yang terkendali. “Ini ujian bagi semangat pengabdian. Jika kondisi membaik, jaspel akan kembali normal,” tambah Hamdi, yang juga menjabat Kepala DPMD Dukcapil NTB.
Dari total utang, kini tersisa Rp51 miliar yang harus dilunasi. Pemprov NTB yakin, dengan penghematan ketat, RSUD akan kembali sehat secara finansial paling lambat Desember 2024.
Tak hanya efisiensi, Pemprov juga memperkuat pengawasan internal. Pelatihan intensif bagi pengelola keuangan digelar untuk mencegah penyimpangan di masa depan. “Kami akan lebih ketat memantau alokasi anggaran,” tegas Hamdi.
Anggota DPRD NTB, Muhammad Aminurlah, mendesak audit investigasi menyeluruh. “Ada indikasi ketidakpatuhan dalam pengelolaan anggaran,” ujarnya. Namun, ia mengapresiasi langkah cepat Pemprov menyelamatkan RSUD.
Di tengah tekanan, semangat pegawai RSUD NTB justru menguat. “Kami rela berkorban sementara demi layanan publik yang lebih baik,” kata salah satu perawat yang enggan disebutkan namanya.
Gedung megah RSUD NTB masih berdiri kokoh, tapi di dalamnya, perjuangan finansial sedang bergulir. Kebijakan ini menjadi ujian nyata bagi komitmen pelayanan kesehatan di NTB.
Jika berhasil, RSUD NTB bisa menjadi contoh bagaimana efisiensi dan transparansi mampu mengatasi krisis tanpa mengurangi kualitas layanan. “Target kami sederhana: rumah sakit sehat, pasien terlayani, pegawai sejahtera,” pungkas Hamdi.
