investigasiindonesia.com – Sebanyak 11 jabatan pimpinan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) masih belum terisi hingga saat ini. Posisi-posisi tersebut sementara dipegang oleh pelaksana tugas (Plt) sembari menunggu proses seleksi terbuka digelar.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Tri Budiprayitno, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah memulai persiapan administratif untuk seleksi terbuka pengisian jabatan tersebut. “Kami sudah menyiapkan dokumen dan akan berkoordinasi dengan Penjabat Sekda NTB untuk mematangkan proses ini,” ujarnya, Rabu (8/7).
Beberapa OPD yang masih membutuhkan pimpinan tetap antara lain Dinas Perhubungan, Bappenda, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Selain itu, posisi kepala dinas di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Biro Organisasi, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Pemerintahan, dan Inspektorat NTB juga masih kosong.
Proses seleksi akan mengacu pada Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) terbaru yang saat ini masih menunggu pengesahan dari Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu, Biro Organisasi Setda NTB tengah menyelesaikan regulasi turunan berupa Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mendukung implementasi SOTK baru.
Yiyit—sapaan akrab Tri Budiprayitno—menargetkan seleksi terbuka dapat dimulai bulan ini, dimulai dengan pembentukan panitia seleksi (pansel), penetapan formasi jabatan, hingga pengumuman pendaftaran. “Kami berharap pendaftaran calon bisa dibuka secepatnya,” tambahnya.
Salah satu tantangan dalam proses ini adalah keterlibatan Kementerian Dalam Negeri dalam seleksi jabatan Inspektur Inspektorat NTB, yang memerlukan konsultasi lebih lanjut. “Kami harus berkoordinasi dengan baik karena banyak pemerintah daerah lain yang juga sedang melakukan hal serupa,” jelasnya.
Di sisi lain, Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim, mengingatkan pentingnya penempatan pegawai berdasarkan kompetensi setelah penggabungan beberapa OPD. “Pengelolaan SDM harus tepat agar tidak terjadi beban kerja berlebihan yang berpotensi menurunkan kinerja birokrasi,” tegasnya.
DPRD NTB mendorong Pemprov untuk menyusun strategi pengelolaan sumber daya manusia secara menyeluruh, termasuk pemetaan kebutuhan, peningkatan kapasitas, dan rotasi jabatan berbasis keahlian. “Dengan pendekatan yang terukur, perubahan struktur ini justru bisa memperkuat pelayanan publik,” pungkasnya.
Proses seleksi ini dinilai sebagai langkah penting untuk memastikan roda pemerintahan di NTB berjalan lebih efektif. Masyarakat pun menantikan terpilihnya pemimpin yang mampu membawa perubahan positif bagi daerah.
