investigasiindonesia.com – Komisi VIII DPR RI resmi menyetujui perubahan anggaran Kementerian Agama tahun 2025, termasuk tambahan belanja pegawai dan realokasi dana untuk program pendidikan. Keputusan ini diambil setelah melalui rapat kerja dengan pemerintah, Senin (7/7/2025), di Kompleks Parlemen, Senayan.
Anggaran Kementerian Agama naik dari Rp66,23 triliun menjadi Rp69,32 triliun setelah disetujuinya relaksasi efisiensi sebesar Rp2,38 triliun. Dana ini akan dialokasikan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah serta operasional haji dan umrah.
Tak hanya itu, Komisi VIII juga menyepakati usulan relaksasi tahap II dan III sebesar Rp8,74 triliun, serta tambahan anggaran belanja pegawai Rp8,43 triliun untuk gaji ASN baru dan tunjangan profesi guru. Dengan demikian, total tambahan anggaran yang disetujui mencapai hampir Rp20 triliun.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ansory Siregar, menegaskan bahwa langkah ini penting untuk memastikan kelancaran layanan publik, terutama di sektor pendidikan keagamaan. “Ini bukan sekadar penyesuaian angka, tapi komitmen untuk menjaga kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru,” ujarnya.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi nasional yang berlaku di semua kementerian. Meski demikian, program prioritas seperti KIP, PIP, dan penyelenggaraan haji tidak akan terganggu.
“Relaksasi ini bukan berarti kami meminta lebih, tapi menyesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan, terutama untuk mendukung pendidikan madrasah dan kesejahteraan guru,” tegas Nasaruddin.
Keputusan ini disambut positif kalangan pendidik, yang menilai tambahan anggaran akan memperkuat infrastruktur madrasah dan meningkatkan kualitas tenaga pengajar. “Ini kabar baik bagi guru dan siswa madrasah di seluruh Indonesia,” kata salah satu perwakilan organisasi guru.
Dengan disahkannya perubahan anggaran ini, Kemenag diharapkan bisa lebih optimal menjalankan program pelayanan keagamaan dan pendidikan, tanpa khawatir terkendala pembiayaan.
