investigasiindonesia.com – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sedang dalam mode siaga menghadapi ancaman inflasi yang terus merangkak naik. Data terbaru menunjukkan inflasi NTB telah menyentuh 2,51% per Juni 2025, melampaui rata-rata nasional yang hanya 1,87%. Jika tidak segera ditangani, angka ini berisiko mendorong NTB masuk ke zona merah—kondisi yang bisa berdampak serius pada daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Untuk mengantisipasi hal ini, Pemprov NTB menggelar rapat koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Jumat (11/7). Rapat ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah nyata untuk menyusun strategi penanganan inflasi yang mulai mengkhawatirkan, meski masih dalam batas target nasional.
Pj Sekda NTB, Lalu Moh Faozal, tegas menyatakan bahwa NTB tidak boleh hanya sibuk berdiskusi, tetapi harus fokus pada aksi lapangan. “Inflasi kita sudah di zona kuning, menjelang merah. Yang utama bukan hanya rapat, tapi perkuat kerja nyata,” tegasnya di hadapan para kepala dinas dan perwakilan kabupaten/kota.
Faozal meminta seluruh pihak bergerak cepat, terutama dalam memantau harga bahan pokok seperti tomat, cabai, dan minyak goreng. “Kepala Dinas Perdagangan harus turun ke pasar, cek langsung. Jika inflasi dipicu kenaikan harga tomat, kita harus segera cari solusinya,” ujarnya.
Salah satu sorotan utama dalam rapat ini adalah lemahnya distribusi dan rantai pasok pangan di NTB. Faozal mengakui, meski tidak ahli di bidang teknis, ia menyadari bahwa masalah utama terletak pada alur distribusi dari produsen ke pasar. “Jika rantai distribusi lancar, harga bisa lebih stabil dan terjangkau,” jelasnya.
Ia juga mendorong kabupaten/kota membentuk TPID yang benar-benar aktif di lapangan. “TPID harus kuat, tidak hanya di ruang rapat. Mereka harus bergerak cepat memantau dan bertindak,” tegasnya.
Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, H Lalu Wirajaya Kusuma, memaparkan bahwa kenaikan inflasi dipicu oleh tiga faktor utama: tomat, minyak goreng, dan angkutan udara. “Harga tomat melonjak karena cuaca ekstrem mengganggu produksi. Sementara minyak goreng dan tarif penerbangan lebih dipengaruhi kebijakan pusat,” jelas Wirajaya.
Meski tantangan besar, Faozal optimistis NTB bisa mengendalikan inflasi asalkan ada kolaborasi solid antara pemprov dan kabupaten/kota. “Kita tidak bisa bekerja sendiri. Dengan sinergi, insyaallah inflasi bisa ditekan,” pungkasnya.
Langkah proaktif Pemprov NTB ini menjadi sinyal positif bagi masyarakat. Jika strategi pengendalian inflasi berjalan efektif, NTB berpeluang keluar dari ancaman zona merah dan menjaga stabilitas ekonomi daerah.
