investigasiindonesia.com – Proses seleksi calon kepala sekolah untuk jenjang SMA/SMK se-Nusa Tenggara Barat (NTB) yang digelar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) setempat menjadi perhatian publik. Dari 551 guru yang mendaftar, hanya 36 orang—atau sekitar 6%—yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Hasil ini memicu keheranan dan kekecewaan di kalangan peserta, terutama karena mayoritas yang lolos adalah Pelaksana Tugas (PLT) kepala sekolah yang sedang aktif menjabat.
Seleksi ini merupakan tahap awal dalam proses pengisian jabatan kepala sekolah. Para peserta diwajibkan mengunggah dokumen administrasi melalui aplikasi belajar.id, dengan panduan yang telah ditetapkan. Banyak di antara pendaftar adalah guru senior dengan pengalaman puluhan tahun, yang merasa telah memenuhi semua persyaratan dengan benar.
“Saya sudah ikuti semua aturan, lengkapi berkas sesuai contoh, tapi ternyata dinyatakan tidak lulus. Padahal ini hanya verifikasi dokumen, bukan ujian kompetensi,” ujar salah seorang peserta yang enggan disebutkan namanya.
Kecurigaan muncul ketika terungkap bahwa 90% dari 36 peserta yang lolos adalah PLT kepala sekolah. Hal ini memunculkan anggapan bahwa seleksi telah diarahkan untuk menguntungkan pihak tertentu. “Kalau yang lulus kebanyakan pejabat yang sedang menjabat, wajar jika kami curiga ada permainan di balik ini,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dikbud NTB, Nur Ahmad, membantah adanya kecurangan. Ia menjelaskan bahwa PLT kepala sekolah dinilai lebih unggul dalam pengalaman manajerial, meskipun itu bukan satu-satunya kriteria. “Ada juga PLT yang tidak lulus. Proses seleksi sangat ketat karena kuota dari pusat sangat terbatas,” jelasnya.
Lebih lanjut, Nur Ahmad menegaskan bahwa tim verifikasi tidak hanya memeriksa kelengkapan dokumen, tetapi juga kualitas isinya. “Kami mencari yang benar-benar memenuhi standar nasional. Ini seleksi tingkat tinggi, jadi penilaiannya detail,” katanya.
Meski demikian, para peserta yang gagal menuntut transparansi lebih besar. Mereka mendesak Dikbud NTB untuk membuka kriteria penilaian secara jelas, agar tidak menimbulkan kesan adanya rekayasa. “Kami mau fair play. Kalau memang ada yang lebih berkompeten, tunjukkan datanya,” tegas seorang guru.
Sejauh ini, Dikbud NTB belum memberikan respons lebih lanjut terkait tuntutan tersebut. Proses seleksi akan berlanjut ke tahap berikutnya, sementara para peserta yang tidak lolos berharap ada evaluasi ulang untuk memastikan keadilan dalam setiap tahapan.
