investigasiindonesia.com – Ketika nelayan bangun lebih pagi dari pejabat dan pulang lebih larut dari para pegawai, harapan mereka terhadap dukungan pemerintah justru semakin memudar. Hal ini menjadi sorotan tajam Komisi II DPRD Kota Mataram dalam rapat koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, Rabu (16/7).
Sekretaris Komisi II, H. Muhtar, menilai ketidakjelasan solusi atas masalah nelayan menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah dalam membenahi sektor perikanan. “Keluhan nelayan tak pernah selesai, dari tahun ke tahun kita hanya putar di tempat. Model pelayanan seperti apa ini?” kritiknya.
Ia menegaskan, pelayanan terhadap nelayan saat ini belum menyentuh akar persoalan. Salah satu kebutuhan mendesak yang tak kunjung dipenuhi adalah fasilitas penyimpanan ikan. Ketiadaan cold storage atau freezer menyebabkan hasil tangkapan nelayan kerap rusak, terutama saat cuaca buruk menghambat distribusi ke pasar.
“Ketika mereka tidak bisa langsung menjual, mestinya ada solusi. Tapi apa yang kita sediakan? Nol,” tambah Muhtar.
Menurutnya, kegagalan pemerintah menyediakan fasilitas dasar ini membuat nelayan kecil semakin terpuruk dan tertinggal dari sektor ekonomi lainnya. Komisi II pun mendesak Dinas Kelautan dan Perikanan agar tidak hanya hadir dalam angka-angka laporan, tapi benar-benar menyentuh realita kehidupan nelayan di lapangan.
Dari hasil rakor tersebut, Komisi II akan menyampaikan rekomendasi khusus ke pimpinan DPRD dan wali kota, agar kebutuhan nelayan dijadikan prioritas dalam pembahasan anggaran perubahan tahun ini.
“Kalau negara tidak hadir di laut, jangan salahkan nelayan kalau mereka mulai kehilangan arah,” tutup Muhtar dengan nada getir.
