investigasiindonesia.com – Ratusan pengusaha transportasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) siap memenuhi halaman Kantor Gubernur NTB jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Ancaman ini muncul menyusul kabarm bahwa panitia Festival Olahraga Rekreasi Nasional (Fornas) VIII diduga mengabaikan armada lokal dan memilih menggunakan kendaraan dari luar daerah, khususnya Jakarta.
Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Lombok Tengah, H. Lalu Basir, menyatakan kekecewaannya. Menurutnya, panitia Fornas sebelumnya telah meminta pendataan kendaraan lokal, bahkan lebih dari 100 armada telah disiapkan sesuai standar. Namun, tiba-tiba muncul kebijakan baru yang menggeser peran pengusaha setempat.
“Kami sudah siapkan semuanya, kendaraan masih baru, dan pengusaha di sini sudah berpengalaman menangani event besar seperti MotoGP. Kenapa harus mendatangkan dari luar?” tanya Basir dengan nada kesal.
Ia menegaskan, jika tidak ada kejelasan, massa akan bergerak ke kantor gubernur dengan membawa seluruh armada serta keluarga. “Kami tidak mau dibohongi. Ini acara nasional, transportasi harusnya diutamakan. Kalau bukan kami yang melayani, lalu siapa?” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPD Organda NTB, H. Junaidi Kasum, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memenuhi permintaan panitia untuk menyiapkan 100 unit kendaraan jenis Avanza. Namun, rencana itu tiba-tiba dibatalkan dengan alasan kebutuhan transportasi sudah ditangani pihak dari Jakarta.
“Ini sangat mengecewakan. Fornas diikuti 18 ribu kontingen, transportasi harus jadi prioritas. Jangan sampai terjadi seperti di PON Aceh-Sumut dulu, yang berujung insiden karena kurangnya kendaraan,” ujar Junaidi.
Ia menekankan bahwa masalah utamanya bukan pada kedatangan kendaraan luar, melainkan pengabaian terhadap kesiapan pengusaha lokal. “Kami punya ribuan armada yang siap dan berpengalaman. Jika memang mau bawa kendaraan dari Jakarta, pastikan dulu yang lokal sudah terlayani,” tambahnya.
Junaidi berharap Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal, segera turun tangan menyelesaikan masalah ini sebelum aksi protes meluas. “Fornas harus jadi kebanggaan, bukan malah memicu gejolak. Libatkan pengusaha lokal, ini rumah kami, jangan jadikan kami penonton di daerah sendiri,” pungkasnya.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari Pemprov NTB maupun panitia Fornas terkait tuntutan para pengusaha transportasi tersebut.
