investigasiindonesia.com – Kebijakan Pemprov NTB yang akan mendukung hilirisasi komoditas kacang sacha inchi pada 2026 mulai memantik kritik. DPRD Lombok Utara mengingatkan pemerintah agar tidak larut dalam euforia komoditas baru, sementara potensi komoditas lokal unggulan justru minim dukungan.
Ketua Komisi III DPRD KLU, Sutranto, menyambut baik inovasi sacha inchi, namun menilai langkah itu belum mendesak. Menurutnya, porang, kopi, jagung, dan kakao lebih pantas jadi prioritas karena sudah terbukti secara produksi dan pasar. “Inovasi itu penting, tapi jangan sampai kita melupakan yang sudah terbukti menopang ekonomi petani,” tegas politisi PKS ini.
Ia menyoroti lemahnya keberlanjutan dari berbagai bantuan industri hilir sebelumnya. Banyak program hanya berhenti di penyerahan alat, tanpa pembinaan dan pendampingan jangka panjang. “Jangan hanya seremonial. Mesin harus bisa benar-benar mengubah nasib warga,” katanya.
Sutranto juga mendorong agar setiap bantuan berbasis verifikasi usaha yang matang dan layak. “Jangan sampai kita kirim alat ke kelompok yang bahkan belum tahu cara pakai, apalagi punya pasar,” tambahnya.
Di sisi lain, ia mendesak agar pemerintah daerah tidak hanya memfasilitasi produksi bahan mentah, melainkan juga membuka akses hilirisasi lokal yang kuat. “Kalau kita ingin turunkan kemiskinan, maka harus dorong pengolahan. Jangan terus kirim bahan mentah ke luar. Buat pabriknya dekat petani,” katanya.
Langkah ini, menurutnya, tak hanya akan memperkuat nilai tambah di tingkat lokal, tapi juga menghubungkan langsung produk setengah jadi ke pasar luar daerah. “Kita butuh keberanian dan intervensi nyata. Bukan sekadar wacana,” pungkasnya.
