investigasiindonesia.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat mengambil langkah tegas untuk memastikan program jaminan kesehatan tepat sasaran. Sebanyak 39 ribu peserta BPJS Kesehatan dinonaktifkan sementara guna menjalani proses verifikasi dan validasi (verval) data. Langkah ini dilakukan demi mengoptimalkan penyaluran Bantuan Iuran (PBI) bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Kepala Dinas Sosial Lombok Barat, H. Lalu Winengan, menegaskan bahwa penonaktifan ini bersifat sementara. “Ini murni proses administrasi untuk memastikan data akurat. Peserta yang masih memenuhi syarat akan diaktifkan kembali setelah verifikasi selesai,” ujarnya.
Winengan menjelaskan, prioritas utama pemerintah adalah memastikan warga miskin, khususnya yang masuk dalam Desil 1 hingga Desil 5 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), tetap mendapatkan jaminan kesehatan. Sementara itu, warga di Desil 6 ke atas diarahkan untuk beralih ke skema BPJS mandiri.
“Prinsip kami sederhana: yang miskin harus dibantu, yang mampu didorong untuk mandiri. Jika ada warga yang sebenarnya miskin tapi terdaftar di desil lebih tinggi, kami akan koreksi,” tegas Winengan.
Kisah Nyata: Nenek 90 Tahun yang Akhirnya Terbantu
Salah satu contoh nyata adalah Inaq Kli, warga Desa Jatisela, Kecamatan Gunung Sari. Awalnya, ia tercatat di Desil 6 sehingga tidak menerima bantuan. Namun, setelah verifikasi, tim menemukan fakta bahwa nenek berusia 90 tahun itu hidup sebatang kara dan sangat membutuhkan bantuan.
“Kami tidak hanya mengaktifkan kembali BPJS-nya, tapi juga memastikan ia mendapat makanan gratis dua kali sehari. Ini bukti bahwa program ini benar-benar menyentuh yang paling membutuhkan,” kata Winengan.
Data Lebih Akurat, Manipulasi Diminimalkan
Pemkab Lombok Barat kini memiliki basis data by name by address yang mencakup seluruh lapisan masyarakat, dari Desil 1 hingga 10. Sistem ini memungkinkan pemerintah melakukan pemutakhiran bantuan secara real-time dan meminimalkan potensi manipulasi oleh oknum di tingkat desa.
“Tidak ada lagi ruang untuk main-main dengan data. Semua transparan dan terintegrasi. Tujuannya satu: bantuan harus sampai ke yang berhak,” tegas Winengan.
Proses verval ditargetkan selesai pada Agustus 2025. Winengan berharap, setelah ini, tidak ada lagi warga miskin yang terlewat dari program jaminan kesehatan pemerintah. “Ini komitmen kami untuk keadilan sosial,” tutupnya.
