investigasiindonesia.com – Komisi II DPRD Kota Mataram kembali menyoroti kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) akibat maraknya alih fungsi lahan parkir di pasar tradisional. Fenomena ini sudah lama menjadi keluhan masyarakat, di mana area parkir yang seharusnya memudahkan pengunjung justru berubah menjadi lapak dagang liar.
Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, H Afifian Khalid, mengungkapkan temuan mengejutkan saat kunjungan kerja ke sejumlah pasar. “Di Pasar ACC, sistem parkirnya sudah bagus, tapi di tempat lain masih banyak pedagang yang mengambil alih lahan parkir,” ujarnya, Minggu (20/7). Kondisi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan pengunjung, tetapi juga memicu kemacetan di sekitar pasar.
Afifian, yang juga politisi Golkar, mempertanyakan kebijakan pengelola pasar terkait pengawasan lahan parkir. Ia bercerita, suatu ketika dirinya diminta berputar melalui pintu masuk padahal ingin keluar melalui jalur yang seharusnya. “Apakah lahan parkir ini diperjualbelikan secara tidak resmi?” tanyanya. Dugaan komersialisasi lahan publik ini dinilai merugikan masyarakat dan merusak tata kelola pasar yang profesional.
Keluhan serupa disampaikan anggota Komisi II lainnya, H Nurul Ichsan, yang menyoroti kondisi Pasar Kebon Roek. “Tempat parkir diubah jadi lapak dagang, ini jelas melanggar aturan,” tegasnya. Menurutnya, praktik ini tidak hanya merusak tata ruang pasar, tetapi juga berpotensi memicu ketegangan antar pedagang—yang taat aturan berhadapan dengan pedagang liar yang mengambil alih area parkir.
Berdasarkan pantauan, setidaknya empat dari sepuluh pasar tradisional besar di Mataram menunjukkan indikasi alih fungsi lahan parkir. Persentase penyalahgunaannya bervariasi, mulai dari 30% hingga 50% dari total area parkir. Jika tidak segera ditertibkan, hal ini bisa semakin mengurangi pendapatan daerah dan memperburuk pengalaman berbelanja warga.
Pemerintah kota diharapkan segera mengambil langkah tegas untuk mengembalikan fungsi lahan parkir dan memastikan PAD dari sektor pasar tidak terus bocor. Tanpa intervensi serius, masalah ini berisiko menjadi budaya yang semakin sulit dikendalikan.
