investigasiindonesia.com – Di balik angka pertumbuhan ekonomi dan geliat dunia usaha di Nusa Tenggara Barat (NTB), ada wajah-wajah buruh dan pekerja yang kerap terlupakan dalam pusaran bisnis. Pemerintah Provinsi NTB, lewat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), kini mendorong sebuah pendekatan yang lebih manusiawi: memastikan para pekerja terlindungi secara menyeluruh, bukan hanya sekadar “terdaftar” di sistem.
Dalam forum strategis yang digelar bersama 100 perwakilan perusahaan lintas sektor, Kepala Disnakertrans NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menekankan pentingnya membangun ekosistem ketenagakerjaan yang sehat dan manusiawi. Ia menyoroti bagaimana hal kecil seperti kelalaian administratif—misalnya tidak mendaftarkan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan—bisa membawa dampak besar, bahkan tragis, bagi keluarga pekerja.
“Kita tidak boleh membiarkan kemiskinan baru lahir hanya karena seorang pekerja tak tercatat di sistem. Ini bukan sekadar soal aturan. Ini soal kemanusiaan,” tegas Nelly.
Pertemuan itu bukan hanya ajang seremonial, melainkan momentum reflektif. Diskusi menyentuh isu-isu krusial, mulai dari jaminan sosial, hubungan industrial, hingga peran strategis HRD dalam menciptakan ruang kerja yang aman, adil, dan layak bagi semua golongan.
Lebih dari itu, Nelly menyebut, pengusaha di NTB tak bisa lagi hanya dipandang sebagai penggerak ekonomi. Mereka kini berada di garis depan dalam menentukan kualitas hidup masyarakat.
“Industri bukan hanya soal keuntungan, tapi soal keberpihakan. Sinergi ini penting agar kita tak hanya bicara tentang pembangunan ekonomi, tapi juga martabat manusia,” katanya.
Disnakertrans juga berkomitmen tidak hanya menjadi pengawas, tetapi mitra strategis dunia usaha. Fokusnya adalah pembinaan dan fasilitasi, agar dunia kerja di NTB tak lagi memunculkan ketimpangan, tetapi menjadi jembatan keadilan sosial dan kesejahteraan nyata.
