investigasiindonesia.com – Penurunan angka kemiskinan di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Maret 2025 menjadi sorotan positif. Namun, di balik kabar baik itu, tersembunyi ancaman baru yang mengintai wilayah perkotaan: kemiskinan justru tumbuh di pusat-pusat kota.
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB mencatat jumlah penduduk miskin secara keseluruhan menurun menjadi 654.570 orang berkurang lebih dari 54 ribu orang dibanding Maret 2024. Namun ironisnya, angka kemiskinan di wilayah perkotaan meningkat hingga 14.940 orang, bahkan persentasenya melewati desa, yakni 12,02 persen dibanding 11,51 persen di perdesaan.
Kepala BPS NTB, Wahyudin, menyebut tren ini sebagai alarm bagi para pengambil kebijakan. “Penurunan kemiskinan di desa tidak boleh membuat kita lengah. Kota-kota kita sedang menuju krisis sosial baru jika ketimpangan dibiarkan melebar,” ujarnya.
Bukti ketimpangan itu terlihat dari rasio Gini yang melonjak dari 0,388 menjadi 0,397. Artinya, jurang antara si kaya dan si miskin di kota semakin terbuka lebar.
Penurunan kemiskinan di perdesaan tak lepas dari intervensi strategis. Mulai dari kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dan jagung, lonjakan Nilai Tukar Petani (NTP), pertumbuhan konsumsi masyarakat hingga penyaluran bansos yang tepat sasaran. Semua itu ikut mendongkrak kesejahteraan petani dan warga desa.
“Dengan HPP gabah Rp6.500/kg dan jagung Rp5.500/kg, petani punya insentif untuk produktif. NTP juga naik 5,63 poin, yang berarti daya beli mereka membaik,” kata Wahyudin.
Namun, di wilayah perkotaan, masyarakat menghadapi tekanan biaya hidup yang semakin tinggi, lapangan kerja informal yang tidak stabil, dan urbanisasi yang tidak diimbangi dengan penyediaan infrastruktur sosial yang cukup.
Upaya penanggulangan kemiskinan NTB memang menunjukkan arah yang positif, tapi data terbaru ini jadi peringatan: jangan biarkan kota menjadi desa baru dalam kemiskinan.
“Pemerintah daerah harus segera menyusun strategi urban poverty reduction, seperti penguatan UMKM kota, penyediaan perumahan layak, dan peningkatan kualitas transportasi serta jaminan sosial perkotaan,” pungkas Wahyudin.
Dengan penduduk miskin rata-rata memiliki 4,27 anggota keluarga dan garis kemiskinan rumah tangga di angka Rp2,37 juta per bulan, intervensi tidak bisa lagi setengah hati—terutama di wilayah-wilayah urban yang selama ini diasumsikan “lebih mapan”.
