investigasiindonesia.com – Di tengah hantaman banjir besar yang melanda pada 6 Juli lalu, Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram mengambil langkah tak biasa: memilih berdiri di atas kaki sendiri. Tanpa mengajukan anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) ke Pemerintah Provinsi NTB, Pemkot memutuskan untuk menangani seluruh proses pemulihan dengan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram.
“Kita masih gunakan APBD untuk penanganan pascabanjir,” ujar Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri, Minggu (27/7).
Langkah ini menunjukkan keberanian fiskal dan komitmen daerah untuk bertanggung jawab penuh terhadap warganya. Di saat sebagian daerah lain berlomba mengajukan bantuan, Pemkot Mataram justru memprioritaskan kemandirian. Hal ini didukung oleh kesiapan teknis dinas-dinas di bawahnya yang langsung bergerak memperbaiki talud sungai, jembatan rusak, hingga menyuplai bantuan makanan dan kompor gas bagi warga terdampak.
Perbaikan talud yang terdampak banjir diperkirakan membutuhkan anggaran lebih dari Rp10 miliar dan akan dibiayai lewat APBD perubahan 2025. Bahkan, tiga dari empat jembatan yang rusak – Karang Kemong, Pandansalas, dan Perumahan Mahkota Bertais – mulai diperbaiki melalui pengalihan anggaran dari proyek Jembatan Tegal-Gontoran yang kini ditunda.
“Kita fokus dulu untuk kerusakan akibat banjir. Tegal-Gontoran kita ajukan ke pusat,” ujar Alwan.
Meski memilih jalur mandiri, Pemkot Mataram tidak menutup ruang koordinasi jika ke depannya dibutuhkan tambahan dukungan dari Pemprov NTB maupun pemerintah pusat. Saat ini proses pendataan kerusakan dan kebutuhan masih dilakukan untuk sinkronisasi dengan data pemerintah provinsi dan Balai Wilayah Sungai (BWS).
Dengan total BTT yang tersedia senilai Rp6,5 miliar, Pemkot sudah menggelontorkan Rp3 miliar untuk bantuan langsung, seperti pengadaan 1.000 unit kompor gas dan makanan tambahan. Pemkot menegaskan bantuan ini akan terus ditambah sesuai kebutuhan warga.
Keputusan ini menuai apresiasi dari berbagai pihak karena memperlihatkan ketegasan dan kesiapan anggaran daerah dalam menghadapi bencana.
“Ini bukan soal menolak bantuan, tapi menunjukkan bahwa kita siap bertanggung jawab atas wilayah kita sendiri,” tutup Alwan.
