investigasiindonesia.com – Di tengah bayang-bayang inflasi, cuaca ekstrem, dan gejolak harga pangan, Perum Bulog Kantor Wilayah NTB tidak tinggal diam. Lembaga ini justru tampil sebagai garda terdepan dalam menjaga keadilan akses pangan bagi masyarakat melalui pengawasan ketat terhadap distribusi dan harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Langkah ini bukan sekadar rutinitas, melainkan strategi pengamanan pangan jangka panjang di tingkat akar rumput. Kepala Bulog NTB, Sri Muniati, menegaskan pihaknya kini lebih aktif turun langsung ke pasar-pasar tradisional dan titik penjualan untuk memastikan bahwa kualitas dan harga beras SPHP tetap sesuai regulasi.
“Kami tidak hanya menyalurkan beras SPHP, tapi juga memastikan produk tersebut hadir di tangan masyarakat dengan mutu terjaga dan harga yang adil,” tegasnya.
Harga eceran tertinggi (HET) beras SPHP saat ini ditetapkan pemerintah sebesar Rp12.500 per kilogram. Setiap pedagang yang menjual di atas harga itu akan mendapatkan teguran, bahkan sanksi, jika melakukan pelanggaran berulang.
Langkah pengawasan ini melibatkan sinergi lintas sektor, mulai dari Dinas Perdagangan NTB, pemerintah kabupaten/kota, hingga aparat keamanan. Tim gabungan ini menyisir pasar, agen, hingga toko pengecer, memastikan tidak ada celah yang merugikan masyarakat.
Namun, Sri Muniati menekankan bahwa misi utama bukan hanya menindak, melainkan membangun kepercayaan publik terhadap program SPHP sebagai solusi nyata atas keresahan pangan yang terus mengancam.
“Kepercayaan masyarakat adalah modal utama program ini. Kami ingin SPHP benar-benar dirasakan manfaatnya oleh mereka yang paling membutuhkan,” jelasnya.
Mengantisipasi lonjakan permintaan jelang akhir tahun dan musim paceklik, Bulog NTB telah mengamankan stok beras dalam jumlah cukup. Distribusi pun terus diintensifkan agar pasokan tidak tersendat.
“Dengan pengawasan yang berjalan baik dan stok yang terjamin, kami yakin program SPHP bisa menjadi penopang stabilitas pangan yang langsung menyentuh masyarakat,” pungkas Sri.
