investigasiindonesia.com – Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengambil langkah strategis dengan memulai tahapan seleksi terbuka (open bidding) untuk mengisi 11 jabatan kosong kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kebijakan ini dinilai sebagai titik balik reformasi birokrasi di NTB, menuju tata kelola pemerintahan yang lebih profesional dan berintegritas.
Langkah ini sejalan dengan semangat meritokrasi yang sejak awal digaungkan pasangan Iqbal-Dinda. Seleksi terbuka bukan sekadar formalitas, tapi menjadi gerbang menuju birokrasi yang melayani, bukan dilayani.
Ketua Komisi I DPRD NTB Mohammad Akri menyatakan dukungannya penuh terhadap langkah ini. Menurutnya, open bidding bukan hanya soal rotasi jabatan, tapi simbol keseriusan membenahi wajah birokrasi NTB. “Ini bukan hanya soal mengisi kursi kosong, tapi tentang menghadirkan pemimpin OPD yang punya visi, rekam jejak, dan komitmen untuk perubahan,” tegasnya.
DPRD NTB pun menekankan pentingnya independensi panitia seleksi (pansel). Mereka harus memiliki integritas tinggi dan mampu menilai bukan hanya dari CV, tetapi dari kapasitas lapangan, kepemimpinan, dan kontribusi nyata terhadap pelayanan publik.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I TGH Achmad Muchlis mengingatkan agar pengisian jabatan tidak mengabaikan aspek SDM pascapenggabungan OPD. Tanpa perencanaan matang, restrukturisasi bisa menimbulkan stres birokrasi hingga penurunan kinerja organisasi.
“Yang kita butuhkan bukan hanya orang yang mau, tapi yang mampu. Distribusi beban kerja, kapasitas, dan pemetaan SDM harus berjalan paralel dengan seleksi terbuka,” tegas Muchlis.
