investigasiindonesia.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tengah mempersiapkan langkah besar untuk mengangkat lebih dari 4.000 tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Namun di balik peluang ini, terselip kegelisahan ribuan honorer lain yang nasibnya masih abu-abu.
Kebijakan ini muncul setelah adanya petunjuk teknis dari pemerintah pusat melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PAN-RB. Sekretaris Daerah Lombok Tengah, H. Lalu Firman Wijaya, menyebut pengangkatan ini akan difokuskan pada tenaga honorer kategori R2, R3, dan R4 yang sudah mengikuti seleksi PPPK dan lulus administrasi, namun belum lolos sebagai PPPK penuh.
“Yang tidak ikut seleksi PPPK kemarin maka tidak boleh kita usulkan menjadi PPPK paruh waktu,” tegas Firman, Minggu (3/8).
Kebijakan ini dipandang sebagai angin segar bagi mereka yang telah lama mengabdi namun belum mendapat pengakuan formal. Status PPPK paruh waktu memberikan legitimasi serta jaminan pembayaran honor dari masing-masing OPD. Gaji yang diterima nantinya disesuaikan dengan honor lama.
Namun di sisi lain, Firman enggan memastikan nasib tenaga honorer yang tidak masuk skema ini. Apakah akan ada skema penyelamatan atau justru perlahan “dirumahkan”?
“Kita belum merumahkan, tapi kita permaklumkan. Silakan terjemahkan sendiri,” ucap Firman dengan nada diplomatis.
Rencana pengangkatan ini menimbulkan pertanyaan: bagaimana nasib honorer yang telah lama mengabdi tapi tidak sempat ikut seleksi? Apakah mereka akan hilang dari sistem tanpa penghargaan yang layak?
Dengan adanya pengaturan baru ini, Pemkab Lombok Tengah dihadapkan pada tantangan menjaga keadilan administratif dan sosial, di tengah keterbatasan regulasi dan anggaran.
Meskipun masih dalam tahap pembahasan, kebijakan ini menjadi salah satu transformasi penting dalam penataan tenaga non-ASN di Lombok Tengah. Namun tetap saja, seperti kata Firman, “finalnya nanti tinggal kita tunggu arahan dari BKN.”
