investigasiindonesia.com – Rencana pembangunan kereta gantung di kawasan Gunung Rinjani kembali menjadi sorotan. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) NTB, Yusron Hadi, menegaskan bahwa audiensi antara Gubernur NTB dengan perwakilan PT Indonesia Lombok Resort, Kamis (14/8), bukanlah bentuk persetujuan maupun peluncuran proyek, melainkan pertemuan awal untuk mendengar pemaparan rencana dari investor.
“Pertemuan tersebut murni audiensi. Gubernur baru pertama kali menerima penjelasan langsung dari pihak pengusul. Jadi, belum ada sikap final,” jelas Yusron, Jumat (15/8).
Dalam pemaparan, investor mempresentasikan gambaran teknis pembangunan, mekanisme operasional, hingga dampak ekonomi yang diklaim bisa dihasilkan. Namun gubernur disebut memberikan penekanan kuat bahwa Rinjani bukan sekadar gunung biasa, melainkan simbol kultural, spiritual, dan identitas masyarakat Lombok.
“Pesan non-teknis yang disampaikan sangat jelas. Bahwa Rinjani adalah bagian dari jati diri Lombok, sehingga harus dihormati. Ini hal yang harus benar-benar dipahami oleh investor,” tegas Yusron.
Pemprov NTB, lanjutnya, menyadari bahwa proyek besar semacam ini akan menimbulkan dampak luas. Karena itu, pemerintah provinsi akan aktif menyampaikan pandangan kritis, khususnya dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang kini ditangani Kementerian Lingkungan Hidup.
“Gubernur menginstruksikan agar prosesnya transparan. Kami akan berkoordinasi intensif dengan pusat, pemerintah kabupaten, sekaligus mendengar aspirasi masyarakat,” tandasnya.
Dari sisi investor, Humas PT Indonesia Lombok Resort, Ahui, mengungkapkan bahwa gubernur mendorong agar proyek ini benar-benar memperhatikan aspek konservasi lingkungan. Salah satu opsi yang diusulkan adalah membangun dengan metode pengangkatan material menggunakan helikopter, agar tidak merusak jalur darat.
Dengan demikian, meski peluang investasi besar terbuka, Pemprov NTB menegaskan posisi hati-hati: mengutamakan kelestarian Rinjani, menjaga nilai budaya, serta melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pengambilan keputusan.
