investigasiindonesia.com – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menegaskan bahwa pelaksanaan PON XXII Nusa Tenggara 2028 tidak boleh menjadi beban fiskal bagi tuan rumah. Pemerintah pusat bersama KONI Pusat berkomitmen menjadikan PON di NTB dan NTT sebagai pesta olahraga yang sukses, efisien, dan berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Menpora saat menghadiri Rakernas KONI 2025 di Jakarta, Sabtu (6/9). Ia menekankan pentingnya perencanaan matang agar tidak muncul masalah venue mangkrak pasca-event.
“Komitmen utama kita adalah memastikan PON berjalan lancar tanpa meninggalkan beban. Infrastruktur yang dibangun harus tetap terawat dan berfungsi setelah PON usai,” ujar Dito.
Belajar dari pengalaman sukses PON Aceh-Sumut 2024, Menpora mencontohkan bagaimana venue bisa terus digunakan dengan baik. Ia berharap NTB dan NTT dapat mengikuti pola tersebut dengan memaksimalkan fasilitas yang ada.
Salah satu strategi yang diusung adalah menyesuaikan jumlah cabang olahraga dengan ketersediaan venue. Jika ada cabang olahraga yang sulit dikembangkan di NTB-NTT, maka pertandingan bisa digelar di daerah lain tanpa mengurangi hak perolehan medali.
“PON Nusa Tenggara ini harus realistis. Jika ada cabor yang infrastrukturnya terbatas, solusinya menggunakan venue di daerah lain. Tapi medali tetap dihitung untuk PON 2028,” jelasnya.
Selain efisiensi infrastruktur, jadwal pelaksanaan juga diperhitungkan agar selaras dengan agenda olahraga dunia. PON 2028 direncanakan berlangsung tiga hingga enam bulan setelah Olimpiade, sehingga pembinaan atlet tetap terjaga dan prestasi bisa maksimal.
Dengan langkah-langkah tersebut, Menpora berharap PON XXII benar-benar membawa manfaat besar bagi NTB dan NTT, tidak hanya menjadi ajang olahraga, tapi juga meningkatkan kepercayaan diri daerah sebagai tuan rumah event nasional berskala besar.
“PON harus memberi dampak positif, bukan beban jangka panjang. Itu komitmen kita,” tegasnya.
