investigasiindonesia.com – Pemerintah Kota Mataram menunjukkan respons cepat dalam menjaga ritme birokrasi setelah rotasi pejabat eselon II dilakukan. Tanpa menunggu lama, Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana memerintahkan Sekretaris Daerah segera memproses pembentukan panitia seleksi (pansel) untuk pengisian 10 jabatan eselon II yang masih lowong.
Langkah cepat ini mencerminkan komitmen Pemkot Mataram menjaga kesinambungan tata kelola pemerintahan agar tidak ada sektor pelayanan publik yang mandek akibat kekosongan jabatan.
“Senin besok, Pak Sekda harus sudah mengajukan permohonan pembentukan pansel,” tegas Wali Kota Mataram, usai melantik 12 pejabat eselon II, Jumat (3/10).
Menurutnya, percepatan pengisian jabatan melalui mekanisme seleksi terbuka dilakukan untuk memastikan proses berjalan transparan dan berbasis kompetensi, bukan sekadar penempatan administratif.
Sekda Kota Mataram H. Lalu Alwan Basri menuturkan, total terdapat 10 jabatan strategis yang akan diisi, meliputi posisi Kepala Bappeda, Kalak BPBD, Kepala Dinas Sosial, Kepala DP3A, Kepala DKP, Kepala Disnaker, Inspektur Inspektorat, Kepala DP2KB, serta Kepala DPMPTSP yang akan kosong karena pejabatnya pensiun pada 1 November mendatang.
“Semua akan diproses melalui mekanisme terbuka agar komposisi jabatan di level eselon II kembali lengkap,” jelasnya.
Kepala BKPSDM Kota Mataram Taufik Priyono menambahkan, pembentukan pansel sudah dijadwalkan dimulai pekan depan. Tim penguji akan beranggotakan lima orang, terdiri atas tiga akademisi, satu perwakilan dari Pemprov NTB, dan satu unsur internal Pemkot, yakni Sekda Kota Mataram sebagai ketua.
“Kami segera bergerak menyiapkan nama-nama tim penguji. Instruksi Wali Kota sudah jelas agar tidak ada jeda panjang dalam pengisian jabatan,” ujar Taufik.
Langkah percepatan ini menjadi bagian dari strategi Pemkot Mataram menjaga efektivitas birokrasi di tengah dinamika mutasi pejabat, sekaligus memastikan roda pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa tergantung pada status pelaksana tugas (Plt).
Dengan mekanisme seleksi terbuka, pemerintah berupaya mendorong budaya meritokrasi di lingkungan birokrasi daerah—bahwa jabatan bukan hadiah, melainkan hasil kompetensi dan integritas.
