investigasiindonesia.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperluas jangkauan layanan gizi masyarakat hingga ke wilayah terpencil. Melalui usulan pembangunan 100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru kepada Badan Gizi Nasional (BGN), Pemprov NTB menargetkan tidak ada lagi kelompok rentan yang tertinggal dalam program pemenuhan gizi.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar Pemprov NTB dalam memperkuat ketahanan gizi masyarakat, terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan pelajar di pelosok daerah.
“Pemerintah sedang mengajukan lebih dari 100 pembangunan SPPG untuk daerah-daerah terpencil,” ujar Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial Kemasyarakatan Setda NTB, H. Ahsanul Halik, di Mataram, Rabu (15/10).
Hingga saat ini, NTB telah memiliki 349 SPPG aktif dengan sebaran terbanyak di Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat. Program makan bergizi ini telah menjangkau 1,041 juta penerima manfaat, atau 61,7 persen dari total target 1,085 juta jiwa.
Selain itu, 252 SPPG lainnya tengah dalam tahap pembangunan, dan ditargetkan seluruh 623 unit SPPG akan beroperasi penuh pada akhir 2025. Dengan penambahan layanan di wilayah terpencil, pemerintah berharap tidak ada lagi kesenjangan akses gizi antara kota dan desa.
“Pembangunan SPPG di pelosok bukan sekadar infrastruktur, tapi bentuk kehadiran negara dalam menjamin kesehatan masyarakat sejak dini,” tegas Ahsanul Halik.
Program ini juga menjadi salah satu upaya nyata NTB dalam mendukung agenda nasional penurunan angka stunting dan peningkatan kualitas gizi keluarga.
