investigasiindonesia.com — Kasus pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal kembali menyeret nama Nusa Tenggara Barat (NTB). Enam warga asal Desa Woro, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, nyaris dikirim secara diam-diam ke Malaysia melalui jalur Kalimantan Barat. Beruntung, aksi penyelundupan itu berhasil digagalkan oleh aparat Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar).
Keenam warga tersebut diduga kuat menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Aksi mereka terbongkar setelah masyarakat setempat melaporkan adanya pergerakan mencurigakan sekelompok calon pekerja migran nonprosedural. Laporan itu ditindaklanjuti oleh kepolisian, hingga akhirnya kasus tersebut resmi tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/A/30/X/2025/SPKT DITKRIMUM/POLDA KALBAR.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Muslim, menyebut maraknya warga yang tergiur berangkat secara ilegal bukan semata karena lemahnya pengawasan pemerintah. Lebih dari itu, fenomena ini mencerminkan masih kuatnya dorongan masyarakat untuk mencari jalan pintas demi bekerja di luar negeri.
“Sebagian masyarakat merasa prosedur resmi terlalu panjang dan rumit, padahal jalur legal jauh lebih aman dan terlindungi,” ujar Muslim di Mataram, Selasa (15/10).
Ia menegaskan, pemerintah terus berupaya menekan angka keberangkatan nonprosedural melalui edukasi dan kerja sama lintas daerah. Disnakertrans juga gencar memberikan sosialisasi agar masyarakat memahami risiko besar di balik keberangkatan ilegal, termasuk ancaman kekerasan, eksploitasi, bahkan hilangnya nyawa.
Kasus ini menambah daftar panjang warga NTB yang menjadi korban iming-iming pekerjaan cepat tanpa dokumen resmi. Pemerintah daerah berharap, ke depan, masyarakat lebih berhati-hati dalam menerima tawaran kerja di luar negeri, dan memastikan proses keberangkatan melalui jalur resmi.
“Kami ingin masyarakat sadar, bukan hanya legalitas yang penting, tapi juga keselamatan dan masa depan mereka,” tegas Muslim.
