investigasiindonesia.com – DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah berpacu menuntaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Namun, bukan sekadar soal regulasi, pembahasan ini juga menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap pekerja migran asal NTB memiliki perlindungan utuh sejak berangkat hingga kembali ke tanah kelahiran.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Perlindungan PMI DPRD NTB, Didi Sumardi, menegaskan bahwa Ranperda ini bukan hanya bertujuan menekan angka keberangkatan ilegal, tetapi juga menghadirkan sistem perlindungan dan pemberdayaan yang lebih manusiawi.
“Ranperda ini diharapkan memberi dampak nyata terhadap perlindungan, pemberdayaan, dan kesejahteraan PMI asal NTB,” ujar politisi Partai Golkar tersebut, Rabu
Untuk memperkuat substansi regulasi, Pansus telah membuka ruang seluas-luasnya bagi berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat dan asosiasi pekerja migran, agar ikut menyumbangkan pandangan dan gagasan.
Salah satu masukan menarik datang dari Persatuan Wirausahawan Pekerja Migran (Perwira) NTB, yang menilai perlindungan harus diberikan tidak hanya bagi PMI prosedural, tetapi juga mereka yang sempat berangkat non-prosedural.
Perwira NTB juga mengusulkan adanya koperasi simpan pinjam khusus bagi PMI serta pengalokasian dana pemberdayaan yang bersumber dari pajak remitansi. Gagasan ini dinilai dapat menjadi solusi jangka panjang dalam meningkatkan kemandirian ekonomi para pahlawan devisa setelah kembali ke daerah asal.
“Masukan ini sangat bagus. Kami akan akomodir dalam Ranperda agar benar-benar menjadi regulasi yang berpihak pada pekerja migran,” tegas Didi.
Ranperda ini diharapkan tak hanya hadir sebagai payung hukum, tetapi juga sebagai wujud penghargaan bagi para pekerja migran yang telah berkontribusi besar bagi ekonomi daerah dan nasional.
