investigasiindonesia.com — Kepastian pemulihan gedung utama DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pasca-kebakaran pada aksi demonstrasi besar 30 Agustus 2025 lalu kembali mengalami penundaan. Rencana pembangunan yang semula dijadwalkan pada 2025, kini dipastikan mundur dan baru dimulai 2026.
Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam terhadap perubahan jadwal tersebut. Dirinya memastikan pembangunan harus rampung dalam satu tahun anggaran demi mengembalikan aktivitas kelembagaan DPRD secara maksimal.
“Saya sudah menegaskan bahwa gedung utama itu harus mulai 2026 dan jadi di 2026. Kenapa demikian? Karena ada keinginan pemerintah jadinya 2027,” ujar Mori di Mataram, kemarin.
Meski hingga saat ini detail anggaran belum diumumkan, Mori memastikan proses pemulihan telah berjalan bertahap melalui perbaikan bangunan sekretariat DPRD NTB sebagai fase awal.
Penegasan itu disampaikan Mori seusai rapat koordinasi pekan lalu yang dihadiri Kepala Dinas PUPR NTB dan Kepala Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung (BBSBG). Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah dan pusat diminta memastikan tidak ada lagi penundaan.
“Ini simbol demokrasi daerah. Tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,” tegasnya.
Proyek pembangunan gedung DPRD NTB menjadi salah satu perhatian publik, mengingat fasilitas ini menjadi pusat representasi aspirasi masyarakat. Dengan desakan politik dari pusat, Mori berharap pembangunan masuk prioritas tahun depan dan berjalan sesuai tenggat.
