investigasiindonesia.com — Pengadaan truk di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lombok Tengah tahun anggaran 2021 kembali menjadi sorotan. Selain dugaan korupsi, Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah kini menyoroti masalah lebih mendasar: kelayakan dan legalitas aset daerah yang diduga bermasalah sejak awal pengadaan.
Dalam penyidikan yang tengah berjalan, kejaksaan menilai kondisi administrasi dan teknis kendaraan patut didalami lebih jauh. “Dibutuhkan perhitungan kerugian negara,” ujar Kepala Seksi Intelijen Kejari Lombok Tengah, I Made Juri Imanu, Kamis (30/10). Ia menegaskan auditor akan segera dilibatkan untuk menilai potensi kerugian negara.
Selain auditor, penyidik juga menyiapkan pelibatan ahli lain. “Masih dikomunikasikan dan berjalan,” tambah Made Juri.
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Lombok Tengah, Bratha Hariputra, mengungkapkan pemeriksaan saksi berlangsung intensif, termasuk pejabat DLH dan penyedia barang CV Dodena. Perkara naik ke tahap penyidikan usai jaksa menemukan indikasi perbuatan melawan hukum.
Proyek senilai Rp5,4 miliar itu mengadakan 10 truk—enam dump truck dan empat arm roll truck. Meski seluruh unit beroperasi, tim jaksa menilai ada persoalan serius. “Kalau unitnya memang beroperasi. Tapi apakah layak atau tidak? Panjang urutannya, dan pandangan penyidik, unit itu tidak layak,” tegas Bratha.
Permasalahan bukan hanya soal spesifikasi yang diduga tidak sesuai. Penyelidik menemukan dokumen kendaraan tidak lengkap, termasuk pelat nomor dan bukti pembayaran pajak, bahkan beberapa unit disebut menunggak pajak bertahun-tahun. “Otomatis pajak tidak terbayar,” ujarnya.
Ironisnya, truk-truk itu sempat menjadi aset yang ditampilkan saat gelaran perdana MotoGP Mandalika. Kini, keberadaan mereka justru menjadi pengingat bahwa aset pemerintah tak hanya soal hadir secara fisik, tetapi juga legalitas dan kelayakannya.
Temuan tersebut akan menjadi dasar auditor untuk menghitung potensi kerugian negara dan menentukan arah penyidikan berikutnya.
