investigasiindonesia.com – Wakil Bupati Lombok Timur, Edwin Hadiwijaya, menekankan pentingnya sinergi dan penerapan prinsip keuangan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika fiskal daerah yang diperkirakan akan semakin berat, khususnya pada tahun 2026. Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama jajaran direksi, manajemen, dan karyawan PT Selaparang Finansial, Rabu (5/11).
Edwin mengungkapkan, salah satu tantangan besar yang akan dihadapi daerah tahun depan adalah pemotongan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 329 miliar.
“Meskipun dana yang ditarik ke pusat akan dikembalikan melalui program Instruksi Presiden (Inpres), seperti revitalisasi sekolah, kondisi ini tetap menjadi tantangan besar,” jelasnya.
Ia menambahkan, tantangan tersebut semakin berat mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lombok Timur masih di bawah 15 persen dari total APBD.
“Kondisi ini menunjukkan ketergantungan daerah yang masih sangat kuat terhadap transfer dari pemerintah pusat,” tegas Edwin.
Karena itu, Edwin mendorong PT Selaparang Finansial sebagai lembaga keuangan daerah untuk menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan dalam setiap kebijakan investasi dan penyaluran anggaran.
“Prinsip keuangan berkelanjutan harus menjadi fokus utama dalam perencanaan investasi dan pembiayaan di tahun 2026,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Selaparang Finansial, Iva Nuril Solihani, menyatakan pihaknya akan terus mengoptimalkan pencapaian target yang telah ditetapkan.
“Masih ada sejumlah kekurangan yang perlu kami benahi untuk memaksimalkan target tahun 2025. Dengan sisa waktu yang ada, kami akan mengoptimalkan seluruh sumber daya,” kata Iva.
Komisaris Utama PT Selaparang Finansial, M. Isroi, menambahkan bahwa arahan wakil bupati menjadi panduan penting dalam penyusunan rencana aksi keuangan berkelanjutan.
“Tujuannya agar PT Selaparang Finansial bisa terus beroperasi secara berkesinambungan, tumbuh, serta berperan aktif dalam kegiatan sosial dan program lingkungan,” tandasnya.
