investigasiindonesia.com – Angka stunting di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali melonjak tajam. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2025, prevalensi stunting di NTB kini mencapai 29,8 persen, meningkat 5,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Capaian tersebut menempatkan NTB sebagai provinsi dengan stunting tertinggi keenam di Indonesia.
Kenaikan signifikan ini menjadi peringatan keras bagi seluruh pemangku kebijakan di NTB untuk memperkuat strategi pencegahan dan penanganan, agar kasus stunting tidak semakin meluas.
Dua Kabupaten Masih Zona Merah
Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr. Lalu Hamzi Fikri, menjelaskan bahwa berdasarkan peta kerawanan stunting, Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih berada di zona merah karena prevalensi di atas 30 persen.
“Kalau kita lihat dari peta kerawanan, yang masuk kategori merah itu di atas 30 persen. Saat ini Lombok Utara dan Lombok Timur masih dalam zona merah,” jelas Fikri, Kamis (6/11/2025).
Meski demikian, sejumlah daerah menunjukkan hasil menggembirakan. Sumbawa Barat dan Dompu kini masuk zona hijau setelah berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan melalui intervensi yang konsisten dan terarah.
Sementara enam kabupaten/kota lain — Lombok Barat, Lombok Tengah, Kota Mataram, Sumbawa, Kota Bima, dan Kabupaten Bima — masih berada di zona kuning, sehingga membutuhkan penguatan program agar tidak kembali meningkat.
Fokus Pencegahan Kasus Baru
Fikri menegaskan, strategi penanganan stunting saat ini bergeser dari pemulihan ke pencegahan kasus baru.
“Kalau sudah stunting, upaya intervensinya jauh lebih besar dan hasilnya tidak optimal. Jadi yang utama adalah jangan sampai muncul stunting baru,” tegasnya.
Ia menjelaskan, ada dua jenis intervensi utama:
Intervensi spesifik, difokuskan pada sektor kesehatan seperti pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, pemantauan ibu hamil, dan pemberian makanan tambahan untuk balita.
Intervensi sensitif, mencakup sektor pendidikan, ekonomi, sanitasi, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.
“Kontribusi terbesar justru berasal dari intervensi sensitif. Karena masalah gizi tidak hanya soal kesehatan, tapi juga perilaku dan lingkungan,” tambahnya.
Pola Pentahelix dan Program Telur untuk Anak
Fikri menilai keberhasilan Kabupaten Sumbawa Barat menjadi contoh nyata dari kolaborasi pentahelix — sinergi antara pemerintah, swasta, akademisi, media, dan komunitas masyarakat.
Selain itu, Pemprov NTB juga menjalankan program bantuan telur untuk pemenuhan protein hewani bagi anak-anak. Program ini diintegrasikan dengan Desa Berdaya, yang menyasar 32 desa berstatus kemiskinan ekstrem agar intervensi gizi dan sosial berjalan beriringan.
Tantangan di Lapangan Masih Berat
Meski berbagai program sudah dijalankan, Fikri mengakui tantangan di lapangan masih besar. Pola asuh dan pola makan masih menjadi faktor utama penyebab stunting.
“Masih banyak anak diasuh bukan oleh orang tuanya langsung karena ibunya bekerja ke luar negeri. Ada juga pola makan yang kurang tepat — bahkan anak hanya diberi nasi dan garam,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kesadaran masyarakat belum sepenuhnya diikuti dengan perubahan perilaku.
“Hampir semua orang sekarang tahu soal stunting. Tapi tahu saja tidak cukup, yang sulit adalah menjadikan pengetahuan itu menjadi tindakan yang benar,” ujarnya.
Pemprov Perkuat Pendataan Digital
Untuk memastikan sasaran intervensi tepat, Pemprov NTB kini memperkuat sistem pendataan melalui e-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat). Sistem ini memantau pertumbuhan anak by name by address secara real time.
“Data ini menjadi dasar petugas gizi agar intervensinya tepat dan tidak salah sasaran,” jelas Fikri.
2026 Jadi Tahun Penentu
Fikri menegaskan, tahun 2026 akan menjadi tahun penentu dalam pencapaian target penurunan stunting nasional.
“Langkah-langkah yang sudah berjalan harus dijaga konsistensinya. Kolaborasi lintas sektor harus lebih kuat, konsisten, dan berkelanjutan,” tutupnya.
