inbestigasiindonesia.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui percepatan pembangunan Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Program strategis ini menyasar penguatan kelembagaan koperasi, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Dalam rapat koordinasi yang digelar Kamis (6/11), Pemprov NTB bersama Staf Khusus Menteri Koperasi, Sekretaris Daerah NTB, jajaran OPD terkait, Korem, dan Kejaksaan Tinggi membahas langkah konkret percepatan pembangunan infrastruktur koperasi di tingkat desa.
Rapat tersebut menjadi tonggak penting pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Perlengkapan Koperasi Merah Putih.
Gerai KDMP Hadirkan Layanan Lengkap di Desa
Salah satu narasumber utama, Prof. Ir. Ambar Pertiwiningrum, menjelaskan bahwa pembangunan gerai KDMP akan mencakup berbagai unit layanan terpadu, antara lain gerai sembako, kantor koperasi, unit simpan pinjam, klinik, apotek, pergudangan, logistik, hingga cold storage.
“Pembangunan ditargetkan rampung pada 31 Januari mendatang,” ungkapnya.
Secara nasional, tahap pertama program ini menargetkan pembangunan 20.000 gerai di seluruh Indonesia.
NTB menjadi salah satu provinsi prioritas, dengan alokasi 137 unit gerai.
Proyek ini akan digarap oleh PT Agrinas Nusantara bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan, serta melibatkan TNI melalui Korem dan Kodim.
Pengalaman TNI dalam program TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) disebut menjadi modal penting dalam menjamin efisiensi dan keamanan pelaksanaan di lapangan.
Target Operasional 2026
Setiap gerai KDMP diperkirakan menelan biaya pembangunan maksimal Rp 3 miliar, belum termasuk perlengkapan operasional.
Gerai-gerai tersebut ditargetkan beroperasi penuh pada tahun 2026 dan diharapkan menjadi pusat ekonomi baru di desa-desa NTB.
Program ini juga menjadi bagian dari strategi nasional memperkuat ketahanan ekonomi dan pangan, serta memperluas akses layanan dasar dan keuangan bagi masyarakat pedesaan.
