investigasiindonesia.com — Di tengah gencarnya pembangunan di Lombok Barat, masih ada kisah getir di sudut Desa Saribaye, Kecamatan Gunungsari. Sebuah rumah reyot berdinding anyaman bambu itu menjadi tempat berlindung bagi 16 jiwa dari beberapa kepala keluarga. Semua penghuni rumah itu hidup dalam keterbatasan, tanpa ruang yang layak untuk beristirahat.
Kondisi memilukan ini ditemukan langsung oleh Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha saat melakukan peninjauan progres pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang didanai dari APBD 2025.
“Rumah ini sangat tidak layak, apalagi dihuni oleh 16 orang. Kami tidak bisa membiarkan hal seperti ini terjadi,” ujar Wabup dengan nada tegas namun penuh empati, Selasa (11/11).
Melihat kondisi itu, Nurul Adha langsung memutuskan untuk mengalokasikan dua unit rumah baru bagi keluarga besar tersebut. Setiap rumah akan dibangun senilai Rp 35 juta, sehingga mereka bisa hidup lebih manusiawi.
Namun upaya mulia itu bukan tanpa tantangan. Para penerima manfaat yang sekaligus menjadi tukang pembangunan rumah mereka sendiri kini kesulitan mencari penghasilan harian untuk makan.
“Selama mereka membangun rumahnya, mereka tidak bisa bekerja. Karena itu kami sudah berkoordinasi dengan Baznas dan Dinas Sosial agar keluarga ini mendapat bantuan pangan sementara,” jelasnya. Tak hanya itu, Wabup juga menyerahkan bingkisan bantuan langsung untuk meringankan beban keluarga tersebut.
Program RTLH ini menjadi bagian penting dari strategi Pemkab Lobar menghapus kemiskinan ekstrem. Data penerima manfaat diverifikasi berlapis, memastikan hanya warga miskin ekstrem yang menerima bantuan.
“Program ini bukan hanya tentang membangun rumah, tapi membangun harapan dan martabat manusia,” tegas Nurul Adha. Ia pun menegaskan bahwa pemerintah daerah akan melanjutkan program bedah rumah di tahun anggaran 2026 secara berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Lobar Lalu Najamuddin menjelaskan, program bantuan perumahan tahun ini menggunakan berbagai sumber dana — mulai dari APBD Lobar, APBD Perubahan, BSPS (APBN), Baznas, hingga Bank NTB Syariah.
“Totalnya ada 559 unit rumah yang kita targetkan selesai tahun ini. Dari APBD murni sebesar Rp 10 miliar, awalnya terdata 350 penerima manfaat, tapi setelah verifikasi hanya 94 unit yang memenuhi kriteria miskin ekstrem,” ungkapnya.
Sisanya, lanjut Najamuddin, dialihkan ke APBD Perubahan untuk dilakukan survei ulang demi menjaga ketepatan sasaran.
Saat ini, progres pembangunan rumah layak huni bervariasi. Ada yang sudah rampung 100 persen, sebagian masih 80 persen, dan beberapa belum dimulai karena kendala teknis maupun sosial.
“Target kami, seluruh pembangunan RTLH baik dari APBD murni maupun perubahan bisa tuntas 100 persen pada Desember nanti,” tegasnya optimis.
