investigasiindonesia.com — Upaya penurunan stunting di Provinsi NTB kembali mendapat sorotan setelah hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan prevalensi masih berada di angka 29,8 persen. Angka itu menegaskan bahwa capaian penanganan sepanjang 2024 belum mencapai target yang diharapkan pemerintah pusat maupun provinsi.
Kondisi ini membuat Pemprov NTB melakukan evaluasi besar-besaran melalui Rapat Pra Rakor, sebagai persiapan pertemuan strategis bersama BKKBN NTB. Evaluasi tersebut menjadi dasar penyusunan program 2026, mengingat berbagai intervensi pada 2024 dinilai belum optimal, terutama dari aspek pendanaan dan implementasi lintas sektor.
Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menyoroti dua wilayah yang kembali masuk zona merah, yakni Lombok Timur dan Lombok Utara, masing-masing dengan angka 33 persen dan 35,3 persen.
“Intervensi harus diperkuat agar warnanya berubah dari merah menjadi kuning. Dua daerah ini tidak bisa lagi ditangani seperti biasa,” tegasnya, Senin (17/11).
Sementara itu, Dompu dan Sumbawa Barat (KSB) berada di zona hijau, sedangkan kabupaten/kota lainnya masih di zona kuning.
Program 2024 Dinilai Tidak Menjawab Akar Masalah
Salah satu temuan utama dalam evaluasi adalah minimnya pendampingan keluarga di wilayah prioritas. Data menunjukkan 54 persen keluarga berisiko stunting tidak mendapatkan pendampingan, terutama di Lombok Timur dan Lombok Utara.
Kelompok usia 24–36 bulan menjadi yang paling rentan dengan prevalensi mencapai 35 persen.
Dinas Kesehatan NTB menilai program intervensi 2024 berjalan, tetapi tidak sepenuhnya menyentuh kelompok paling kritis.
Fokus Baru: Orang Tua Asuh & Desa Berdaya
Untuk memperbaiki situasi, pemerintah menekankan model intervensi Orang Tua Asuh—program 90 hari pemberian makanan bergizi dengan pengawasan ketat. Program ini disebut lebih terukur karena hasilnya dapat dievaluasi setelah tiga bulan.
Selain itu, Pemprov mendorong penguatan Desa Berdaya, yakni desa yang memiliki komitmen menuju bebas stunting. Seluruh data akan difokuskan pada e-PPGBM agar lebih presisi dalam menetapkan balita sasaran.
Pada 2025, terdapat 106 desa lokus intervensi provinsi dan 218 desa lokus stunting berdasarkan SK kabupaten/kota.
“Penanganan di dua zona merah harus dilakukan secara keroyokan. Semua pihak, termasuk CSR dan lembaga nonpemerintah, harus turun bersama,” ujar Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr. Lalu Hamzi Fikri.
Tren Fluktuatif Jadi Alarm Jelang Survei 2026
NTB pernah mencatat penurunan signifikan hingga 8,1 persen, tetapi angka itu kembali naik 5,2 persen sebelum mencapai 29,8 persen pada 2024. Pemerintah menyadari bahwa survei berikutnya pada Agustus 2026 akan menjadi penentu apakah berbagai program mampu memberikan dampak nyata.
Dengan kondisi saat ini, Pemprov NTB memandang tahun 2025–2026 sebagai fase krusial untuk memastikan tren membaik dan target nasional dapat dikejar.
