investigasiindonesia.com – Gelombang laporan dari sejumlah vendor terkait dugaan penipuan dan penggelapan oleh PT Samota Enduro Gemilang (SEG) dalam pelaksanaan MXGP berbuntut panjang dan mulai memunculkan kekhawatiran baru: krisis kepercayaan terhadap industri event di Nusa Tenggara Barat.
Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTB membenarkan telah menerima laporan para vendor yang merasa tidak mendapatkan pembayaran atas jasa yang mereka kerjakan dalam ajang balap motor internasional tersebut. “Ya, sudah kami terima laporannya. Masih kami dalami,” kata Dirreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat.
Menurutnya, penyidik tengah mengumpulkan dokumen serta memanggil vendor untuk klarifikasi. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan apakah unsur pidana benar-benar terpenuhi. “Masih proses penyelidikan. Kami belum tahu apakah ada unsur tindak pidananya atau tidak,” jelasnya.
Namun di luar persoalan hukum, kasus ini memunculkan efek psikologis bagi industri event lokal. Sejumlah vendor mengaku waswas untuk kembali terlibat dalam proyek skala besar karena potensi kerugian yang mereka alami tidak kecil. Berdasarkan data yang dihimpun, total nilai tagihan yang belum dibayarkan mencapai sekitar Rp 15 miliar, dengan nilai per vendor bervariasi dari puluhan juta hingga miliaran rupiah.
Vendor-vendor yang merasa dirugikan meliputi penyedia sound system, panggung, tenda, AC, rigging, barricade, hingga racing management. “Kami sudah serahkan semua bukti ke penyidik,” kata salah seorang vendor yang enggan disebutkan namanya.
Dari sisi pemerintah, bukan hanya Polda NTB yang turun tangan. Kejaksaan Tinggi NTB juga tengah melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan MXGP tersebut. “Kasus ini masih proses lidik. Kami analisa dulu bukti-buktinya,” kata Aspidsus Kejati NTB, Zulkifli Said.
Sejumlah vendor telah dipanggil jaksa untuk memberikan klarifikasi awal dan menyerahkan dokumen terkait. Namun Kejati belum menyimpulkan apakah benar terdapat unsur korupsi. “Belum mengarah ke sana. Masih kami dalami,” ujarnya.
Kisruh ini menimbulkan kekhawatiran akan rusaknya ekosistem industri event di NTB yang selama ini berkembang pesat berkat hadirnya berbagai ajang nasional dan internasional. Para pelaku usaha berharap penyelesaian kasus dapat memberikan kepastian hukum dan kepastian pembayaran, agar kepercayaan bisnis tidak runtuh.
