investigasiindonesia.com – Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha mengambil langkah berbeda dalam upaya percepatan penanganan stunting. Alih-alih hanya memantau distribusi bantuan, ia turun langsung memastikan setiap puskesmas menjalankan skrining stunting sesuai standar medis yang ditetapkan dokter spesialis anak.
Langkah ini dianggap penting karena skrining menjadi dasar penentuan intervensi lanjutan bagi bayi dan balita berusia di bawah dua tahun, kelompok usia yang disebut sebagai fase emas perkembangan otak.
Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat, Hj. Erni Suryana, menjelaskan bahwa skrining yang kini memasuki tahap kedua itu dilakukan langsung oleh dokter spesialis anak, bukan sekadar pemeriksaan rutin tenaga puskesmas.
“Bu Wabup turun untuk memastikan prosedurnya tidak melenceng. Dokter spesialis anak harus benar-benar terlibat seperti yang diatur dalam standar penanganan,” ujarnya, Rabu (19/11).
Pemkab Lombok Barat memfokuskan intervensi pada 1.266 anak yang terindikasi stunting. Sebanyak 400 di antaranya sudah melewati pemeriksaan awal oleh dokter spesialis anak. Setelah pemeriksaan, barulah anak diberi susu PKMK sebagai intervensi tambahan.
Pemeriksaan berlapis ini menjadi syarat utama karena Bupati Lombok Barat menekankan pentingnya ketepatan pemberian susu, yang bahkan dianggarkan khusus sebesar Rp 3,5 miliar dan dipesan langsung berdasarkan rekomendasi dokter anak.
“Beliau sangat paham bahwa penanganan tidak boleh salah sasaran, terutama terkait kebutuhan nutrisi,” tambah Erni.
Susu PKMK yang kini dalam proses pemesanan dan ditargetkan tiba pada November, menjadi salah satu intervensi yang dinilai dapat menunjukkan perubahan signifikan dalam tiga bulan. Meski program baru berjalan dua bulan, beberapa puskesmas mulai melaporkan adanya anak yang keluar dari status stunting.
Meski begitu, dokter spesialis mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada susu, tetapi juga konsistensi pola makan keluarga sehari-hari. Karena itu, pendampingan orang tua menjadi bagian yang terus diperkuat.
Setiap puskesmas kini melakukan verifikasi ulang data anak stunting di desa mereka untuk menentukan prioritas sasaran, memastikan penanganan dilakukan secara terukur dan tepat.
Dengan pengawasan langsung dan penegakan standar medis, Pemkab Lombok Barat berharap upaya penurunan stunting tidak lagi bersifat administratif semata, tetapi benar-benar menyentuh kualitas layanan di tingkat puskesmas.
