investigasiindonesia.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB menegaskan bahwa penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) 2026 terancam tidak maksimal jika dipaksakan rampung dalam waktu kurang dari sepuluh hari. Karena itu, dewan meminta tambahan waktu pembahasan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Anggota Banggar DPRD NTB, Raden Nuna Abriadi, menilai waktu yang tersisa tidak cukup untuk melakukan penyisiran belanja secara mendalam. Terlebih RAPBD 2026 merupakan APBD pertama pemerintahan Iqbal–Dinda, sehingga perlu memastikan seluruh belanja benar–benar sejalan dengan program unggulan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
“Kami ingin pembahasan dilakukan serius. Jangan sampai APBD 2026 disusun tergesa-gesa dan tidak mencerminkan arah pembangunan daerah,” ujarnya, kemarin (21/11).
Ia menegaskan, penyisiran diperlukan karena masih terdapat banyak belanja yang belum relevan dengan prioritas daerah. Rasionalisasi pun menjadi keharusan, terutama untuk menekan defisit yang mencapai Rp 111,2 miliar.
“Bukan soal memotong program, tapi memastikan APBD lebih efektif, efisien, dan berorientasi hasil. Belanja nonprioritas sebaiknya dialihkan ke program unggulan yang berdampak langsung ke masyarakat,” tambah Nuna.
Anggota Banggar lainnya, Lalu Pelita Putra, menekankan bahwa ketepatan arah belanja jauh lebih penting daripada sekadar mengejar batas waktu pengesahan. Ia menilai beberapa belanja OPD masih belum sejalan dengan fokus pembangunan 2026, seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ekonomi rakyat dan UMKM, industri agromaritim, serta pariwisata berkelanjutan.
“Tema pembangunan 2026 sudah sangat jelas. Jangan sampai OPD menjalankan program yang tidak nyambung dengan target tersebut,” tegasnya.
Sementara itu, pada rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS 2026 (20/11), DPRD dan pemerintah daerah telah menyepakati kenaikan pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan ditetapkan sebesar Rp 5,640 triliun atau naik 2,37 persen, sementara belanja naik menjadi Rp 5,751 triliun atau bertambah Rp 195 miliar dari rancangan awal.
Ketua Banggar DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, mengatakan kenaikan pendapatan tersebut mempertimbangkan potensi PAD, terutama dari pengelolaan aset dan sektor pajak. Pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan mencapai 6,9 persen pada 2026 dianggap membuka ruang peningkatan penerimaan daerah.
Dengan kondisi tersebut, Banggar kembali menekankan bahwa pembahasan RAPBD harus dilakukan matang dan tidak terburu-buru agar APBD pertama era Iqbal–Dinda benar-benar mencerminkan arah pembangunan NTB ke depan.
